SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuasaan. Ketika empat tersangka dalam klaster Anwar Sadad telah menjalani persidangan, nasib delapan tersangka lainnya justru menjadi sorotan. Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM) menuntut KPK segera memberikan kepastian hukum dan mendesak Partai Gerindra mengambil sikap tegas terhadap Anwar Sadad.
Tuntutan tersebut disuarakan melalui aksi JAKA JATIM pada Kamis (22/10/2026), dengan titik aksi di DPD Partai Gerindra Jawa Timur dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Aksi dipimpin Koordinator Lapangan Musfiq, yang menyoroti penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jawa Timur periode 2019–2024.
Dalam aksinya, JAKA JATIM mempertanyakan perbedaan tahapan penanganan para tersangka. Dari total 12 tersangka yang disebut dalam klaster Anwar Sadad, empat orang telah menghadapi persidangan, sementara delapan lainnya disebut masih belum menjalani proses persidangan.
“Jangan biarkan perkara ini menggantung tanpa penjelasan. KPK harus membuka kepada publik bagaimana perkembangan penanganan delapan tersangka lainnya. Kami menuntut kepastian hukum, bukan pembiaran yang terus memunculkan pertanyaan,” tegas Musfiq.
KPK DITANTANG TUNTASKAN DELAPAN TERSANGKA
JAKA JATIM, dalam aksinya mendesak KPK tidak berhenti pada empat tersangka yang telah menjalani persidangan. Lembaga antirasuah itu diminta segera menjelaskan perkembangan penyidikan terhadap delapan tersangka lainnya, termasuk Anwar Sadad.
Bagi Musfiq, perbedaan tahapan penanganan perkara harus dijelaskan secara transparan agar tidak memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda. Setiap tersangka harus diproses berdasarkan alat bukti, peran masing-masing, dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mendesak KPK bertindak tegas dan tidak tebang pilih. Jika persyaratan hukum untuk melakukan penahanan terpenuhi, segera ambil langkah sesuai ketentuan. Jangan sampai publik terus bertanya-tanya mengapa empat orang sudah disidangkan, sementara delapan lainnya belum mendapatkan kejelasan proses,” ujarnya.
JAKA JATIM juga meminta KPK menuntaskan klaster Anwar Sadad dan melanjutkan penanganan klaster lain dalam perkara dana hibah pokir DPRD Jawa Timur. Menurut Musfiq, transparansi dan kepastian hukum menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.
GERINDRA DITUNTUT PECAT ANWAR SADAD
Tak hanya menyasar KPK, aksi JAKA JATIM juga menekan DPP Partai Gerindra agar mengambil sikap tegas terhadap Anwar Sadad, yang disebut dalam rilis sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Timur sekaligus anggota DPR RI Fraksi Gerindra.
Musfiq menilai, persoalan hukum yang dihadapi kader dengan jabatan strategis tidak boleh diabaikan begitu saja. Partai politik dituntut menunjukkan komitmen terhadap integritas dan pemberantasan korupsi melalui langkah nyata.
“Kami mendesak DPP Gerindra segera mencopot Anwar Sadad dari jabatan Ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Jangan sampai komitmen antikorupsi hanya menjadi slogan, tetapi tidak diwujudkan ketika persoalan hukum menyangkut kader sendiri,” tegas Musfiq.
Ia juga meminta DPP Gerindra mengambil langkah sesuai mekanisme partai dan ketentuan hukum terkait posisi Anwar Sadad sebagai anggota DPR RI. Menurutnya, sikap tegas diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai.
Musfiq turut meminta Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Partai Gerindra, memberikan perhatian terhadap tuntutan tersebut. Ia menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus diwujudkan secara konsisten, termasuk dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kader partai.
JAKA JATIM TEGASKAN TUNTUTAN: HUKUM HARUS BERJALAN, PARTAI HARUS BERSIKAP
Dalam aksi tersebut, JAKA JATIM menyampaikan sejumlah tuntutan utama.