NAWACITAPOST.COM - Kanwil Kemenkumham Jabar melalui Kadivyankumham, Andi Taletting Langi, didampingi Kabid HAM, Hasbullah melaksanakan Audiensi KPP HAM dengan Kabupaten Bandung Barat, diterima oleh Staf Ahli Bupati Bidang Reformasi, Meidi, dan Staf Ahli Bupati Bidang HAM, Eisen pada Senin, (19/02/2024).
Audiensi ini juga diikuti oleh Sekretatris Dinas Kesbang, Sekretaris Dinas Perindustrian, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Kabid PPPA, Kasubbag Kepegum, Kasubbag Kepegum PUTR, Para Perancang Perundang-undangan, Para Analis Konsultasi, Para Analis Kebijakan, dan Para Analis Perencanaan.
Kadivyankum Andi menyampaikan, “Penilaian Kabupaten / Kota Peduli ham adalah untuk meningkatkan standar penilaian terkait pemenuhan hak asasi manusia di wilayah Kabupaten / Kota dan memastikan pelaksanaan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia. Upaya peduli HAM merupakan inisiatif dari pemerintah daerah kabupaten / kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya,” ungkapnya.
“KKP HAM ini sebenarnya bukan sebuah kontestasi. Namun tidak menutup kemungkinan tahun depan KKP HAM ini akan menjadi kontestasi dan pendukung dalam pencapaian WBK WBBM. Kami merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk membuat tim pelaksana yang beratensi khusus terhadap pemenuhan KKP HAM,” tambahnya.
“Diharapkan sinergitas dan Kerjasama yang baik antara kanwil Kementerian hukum dan HAM dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kami di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat berupaya juga mendukung program pemerintah provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota di Jawa Barat. Salah satunya dalam hal transportasi kereta api cepat. Kami berkomitmen setiap perjalana dinas kami ke Jakarta berupaya menggunakan kereta api cepat whoos tersebut,” pungkasnya.
Kemudian sambutan dari Staf Ahli Bupati Bidang Reformasi yang wakili Bupati Bandung Barat menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya. Acara dilanjutkan dengan pembahasan teknis mengenai masing masing indikator KKP Ham yang nilainya kurang dan tidak memenuhi di penilaian KKP HAM tahun 2023 dan membahas Solusi serta perbaikan yang harus dilakukan.