NAWACITApost.com – Sebagaimana arahan dan tindak lanjut Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Andi Taletting Langi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Badan Strategi Kebijakan yang diselenggarakan di Trans Resort Bali pada Rabu, (20/09/2023).

Acara ini diawali dengan laporan kegiatan yang yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Jonni Pesta Simamora, beliau mengatakan bahwa rapat koordinasi teknis Badan Strategi Kebijakan ditujukan untuk mendapatkan masukan dan saran yang didelegasikan ke wilayah sehingga Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM akan mengidentifikasi, merumuskan, mengusulkan struktur organisasi di wilayah.

Kegiatan ini perlu dilaksanakan untuk mewujudkan Kebijakan Kemenkumham yang berkualitas. Kantor wilayah juga perlu mengevaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan kebijakan dan efektivitas kebijakan pemerintahan bagi masyarakat.

Rapat koordinasi teknis ini bertemakan "Peran Kanwil Kemenkumham dalam peningkatan kualitas kebijakan Kemenkumham" sehingga akan menghasilkan kesepakatan mengenai bentuk mekanisme yang diimplementasikan di tahun 2024.

Acara dilanjutkan dengan sambutan Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu yang menyampaikan ucapan terima kasih nya telah memilih Bali sebagai tuan rumah kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Badan Strategi Kebijakan.

Kemudian acara dilanjutkan dengan arahan PLH Sekretariat Jenderal Kemenkumham Reinhard Silitonga. Dalam arahannya beliau mengatakan sejak balita hukum dan HAM menjadi badan strategi kebijakan maka terjadi perubahan Orta oleh karena itu kegiatan ini didatangkan narasumber dari menteri keuangan dan Menpan RB untuk menajamkan kota. Perubahan orta di breakdown menjadi perubahan Renstra yang berdampak pada informasi kinerja. Indeks kualitas kebijakan yang menjadi penegakan BSK oleh LAN dari tahun 2020 sampai 2022 mendapatkan nilai 25,56 dari target nilai 100.

Rendahnya nilai indeks kualitas kebijakan merupakan hal yang harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi LAN. Targetnya cukup indeks kualitas kebijakan Kemenkumham targetnya cukup 50-64,9. Realisasi anggaran tahun 2023 kementerian Hukum dan HAM semester pertama ini berada di 58,78% kemudian di breakdown lagi di pusat realisasinya menjadi 51,63% dan realisasi kantor wilayah berada di angka 65,44%.

Jawa Barat menduduki peringkat ke-19 pencapaian realisasi dari pagu 699 miliar dengan realisasi mencapai 66,5% sebenarnya angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan target realisasi kantor wilayah. Nilai monev kinerja anggaran kantor wilayah Jawa Barat menduduki peringkat kelima dari 33 provinsi dengan nilai 88,08. Nilai IKPA kantor wilayah Jawa Barat menduduki peringkat ke 12 dengan nilai 70,91, Nilai rata-rata pemenuhan RKT -RB Jawa Barat menduduki peringkat ke-10 dengan pencapaian 40,73% dengan target yang diharuskan adalah 100%.

Diharapkan kantor wilayah dapat mengakselerasi pelaksanaan tugas yaitu dengan melaksanakan tusi dan tugas mandatory secara optimal tanpa celah kemudian mempertahankan hal yang sudah baik di tahun 2022, mendukung peningkatan indeks RB dengan kategori A, mencapai serapan anggaran secara maksimal, mencapai nilai kinerja anggaran minimal 98 melalui aplikasi SMART djadan IKPA kemudian ikut dalam penggunaan produk dalam negeri minimal 95% dalam pelaksanaan kegiatan, mempertahankan informatif pada keterbukaan informasi selain itu menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil temuan BPK RI serta mempertahankan WTP untuk ke-15 kalinya.

Selanjutnya setelah arahan PLH Sekretaris Jenderal, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Badan Strategi Kebijakan secara resmi oleh Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham dan Kepala Badan Strategi Kebijakan.