NAWACITApost.com – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Anthonius M Ayorbaba secara virtual menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 pada Jum’at, (04/08/2023).
Turut membersamai Kakanwil mengikuti kegiatan dari ruang masing-masing seluruh pejabat Pimti Pratama dan Administrator dan pengawas serta staf di lingkungan kanwil Kumham Papua.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI diserahkan langsung oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadanyana kepada Menkumham R.I Yasonna H Laoly didampingi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy. O.S Hiairej, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Kepala Biro/Kapusdatin, Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah.
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nyoman Adhi Suryadnyana. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi pada seluruh perwakilan dari jajaran Kemenkumham atas komitmennya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
"Ini adalah bukti keseriusan Kemenkumham dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, menyampaikan ungkapan terima kasih kepada BPK RI atas bimbingan dan pengawasan yang dilakukan dalam pemeriksaan tentang laporan keuangan di Kemenkumham.
Dalam kesempatan ini, Menkumham Yasonna H Laoly juga mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk bersama-sama berusaha mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih.
"Tentu kita akan tetap berkinerja lebih baik sehingga dapat mempertahankan capaian opini WTP di masa yang akan datang,” harap Menkumham Yasonna H Laoly.
Kementerian Hukum dan HAM sendiri tahun ini kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang merupakan pencapaian Opini WTP yang ke 14 kali secara berturut-turut sejak Tahun 2009.
Pencapaian ini merupakan bentuk kesadaran dan komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara dengan menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
