NAWACITApost.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat (Kanwil Kemenkumham Pabar) menyelengarakan Pra Rekonsiliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2023 pada Senin (03/07).
Berlangsung di Aula Kantor Wilayah, kegiatan ini dilangsungkan secara hybrid yang dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Papua Barat dan diikuti oleh para operator dari berbagai satuan kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Kepala Divisi Administrasi, Piet Bukorsyom mengawali kegiatan Pra Rekonsiliasi dengan membacakan laporan kegiatan. Dalam laporannya tersebut beliau mengatakan bahwa kegiatan Pra Rekonsiliasi ini dilaksanakan dengan tujuan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dengan dilaksanakannya Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat diharapkan agar dapat mewujudkan Laporan Keuangan yang Akuntabel, Transparan dan tepat waktu," ujar Piet Bukorsyom.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Pabar Taufiqurrakhman dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan Pra Rekonsiliasi menyampaikan hal yang sama bahwa kegiatan Pra Rekonsiliasi ini merupakan langkah dalam menyamakan persepsi keuangan.
"Pra Rekonsiliasi ini merupakan bagian dari mekanisme fasilitas Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja kepada Unit Akuntansi Wilayah sehingga diharapkan keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Kementerian kepada Menteri Keuangan dapat terwujud," ucap Kakanwil.
"Untuk menyamakan persepsi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan Laporan BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)," lanjutnya.
Kegiatan Pra Rekonsiliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tingkat Wilayah Tahun 2023 T.A 2023 ini juga merupakan langkah persiapan dalam menghadapi pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat Nasional yang akan dilaksanakan pada Tanggal 10 Juli s/d 14 Juli Tahun 2023 di Tingkat Kementerian Hukum dan HAM R.I.
Menyikapi hal tersebut, Kakanwil Taufiqurrakhman meminta kepada seluruh satuan kerja di Kanwil Kemenkumham Papua Barat untuk mendukung tercapainya laporan yang akuntabel pada tingkat kementerian sehingga mendapatkan penilaian Baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke -14.Kita semua berharap semoga Laporan Keuangan Tahun 2023 dapat meraih WTP kembali.
Maka untuk itu beliau meminta kepada seluruh operator pada Masing-masing satuan kerja yang mengikuti kegiatan Pra Rekonsiliasi untuk dapat belajar sehingga dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin selama ini terjadi.
"Jadikan kegiatan Pra Rekonsiliasi ini sebagai wadah bagi Saudara untuk menjadi operator GLP, Operator Persediaan dan Operator Aset yang Profesional sehingga dapat Menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) yang Akurat dan Akuntabel; serta dapat menghasilkan SDM unggul dan Laporan Keuangan sesuai SAP. Perlu kita ketahui bahwa catatan-catatan yang perlu kita benahi hingga tidak terjadi kesalahan yang berulang-ulang," tegas Kakanwil.
-
Setelah pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan penyematan Id Card peserta yang diberikan secara simbolis oleh Kakanwil. Dilanjutkan dengan penyampaian data oleh para peserta dari masing-masing satker kepada para narasumber yang hadir baik secara langsung maupun virtual.
Narasumber yang dihadirkan yakni dari DJPB Provinsi Papua Barat dan KPPN Manokwari yang hadir secara langsung di Aula Kanwil. Sementara narasumber dari Biro Keuangan dan BMN, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen AHU, Ditjen Imigrasi dan KPKNL Sorong hadir secara virtual.
