Jayapura, NAWACITAPOST.COM – Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Program Dukungan Manajemen yang di ikuti oleh Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba yang di dampingi Kadiv Administrasi Hendrik Pagiling, memasuki hari ke dua. Diawali dengan pemaparan materi oleh Kepala Balitbangkumham RI Dr. Sri Puguh Budi Utami berkaitan dengan fungsi kajian sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan/kebijakan yang tepat, efektif dan efisien.
Baca Juga : Pertemuan Kakanwil Kemenkumham Papua Yang di Dampingi Para Pimti Bersama Menkumham RI
"Balitbangkumham saat ini sedang berproses untuk bertransformasi menjadi badan kajian yang strategis. Saat ini aturan mengenai transformasi perubahan tersebut sudah sampai ke Sekretariat Negara. Menurut Teori William N Dunn disebutkan bahwa dalam pembuatan kebijakan ada beberapa rangkaian proses yang digunakan. Mulai dari mengevaluasi kebijakan, kemudian menetapkan agenda kebijakan, kemudian menyusun formulasi kebijakan, mulai mengadopsi kebijakan dan terakhir mulai mengimplementasikan kebijakan." Ujar Sri Puguh Budi Utami.
Materi selanjutnya diberikan oleh Kepala BPSDM Kemenkumham, Asep Kurnia. Dalam paparannya Asep Kurnia mengatakan, Jumlah ASN Kemenkumham hingga saat ini kurang lebih sebanyak 65.453 orang pegawai. Sekitar 73,78% ASN di Kemenkumham adalah generasi milenial dan generasi Z. Salah satu strategi yang digunakan oleh BPSDM Kumham dalam mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkumham adalah dengan berkerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Usai break time, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan mengatakan, Peningkatan Kualitas Kinerja melalui Tata kelola Birokrasi yang akuntabel dan transparan.
"Visi pemerintahan RI yaitu pemerintah kelas dunia dengan penerapan prinsip good governance: Transparansi, Akuntabel dan Partisipasi. Sementara itu, arah Birokrasi ke depan akan menjadi Dynamic Governance Perspective, birokrasi akan menjadi Adaptive Policies (Global Governance), Able People (Knowledge-Based Governance) Agilen Process (Digital Governance)." Ujar Iwan Kurniawan. Sesi selanjutnya di gelar diskusi panel dan tanya jawab bersama narasumber terkait.
