Jakarta, NAWACITAPOST - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat jadi provinsi terbanyak pertama penyumbang kasus tindak pidana korupsi. Hal itu sesuai dengan data korupsi yang ditandatangani KPK pada tahun 2004 hingga 2020.

 

Kata dia, di hadapan 120 legislator Jawa Barat dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi, bertempat di Gedung DPRD provinsi Jawa Barat, Rabu (8/9/2021).

 

"Dari sepuluh besar kasus korupsi di daerah yang ditangani KPK, jawa Barat di peringkat satu dengan jumlah 101 kasus, " kata Firli di Gedung DPRD jawa Barat, Rabu (8/9/2021).

 

Dia juga mengingatkan kepada seluruh jajaran DPRD provinsi Jawa Barat agar tidak melakukan korupsi. Firli juga meminta kepada anggota dewan yang hadir untuk mewaspadai titik rawan korupsi khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran.

"Ada empat tahapan dalam tugas dewan terkait penganggaran. Dari empat tahapan itu, semua rawan korupsi. Mulai dari penyusunan, persetujuan dan pengesahan ada kerawanan. Pelaksanaannya ada kerawanan juga, " ucapnya.

Mantan Kapolda Sumsel ini menyebutkan bahwa modus yang paling banyak dilakukan adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan.

Firli mengungkapkan, peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi.

 

Dia mengajak peserta yang hadir sebagai anak bangsa untuk berkontribusi dalam mewujudkannnya, melalu pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

“Harus diingat, dalam perencanaa, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, eksekutif dan legislative adalah mitra. Bukan saling berkompetisi,” kata dia.

Sementara itu, Firli, tugas KPK tidak hanya penindakan. Sebagaimana amanat undag-undang, Firli mengungkapkan satu persatu tugas KPK lainnya terkait pencegahan,koordinasi, monitoring, supervise dan penindakan serta eksekusi.
Firli menyampaikan komitmen KPK untuk terus mendorong perbaikan di daerah sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di pemda , legislative dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.

“Saya menyakini kawan-kawan di pilih rakyat. Untuk itu pegang teguh kepercayaan rakyat. Jangan lewatkan masa pengabdian lima tahun karena korupsi,”ujarnya.

Firli menyampaikan bahwa jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana disampaikan Ketua DPRD Taufik Hidayat dalam sambutannya.

Dia berharap KPK melakukan pendampingan dalam sambutannya. Mantan Kapolda Sumsel ini berharap KPK melakukan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

“Mudah-mudahan kedatangan KPK ini sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Kami berharap pendampingan dari KPK khususnya dalam fungsi penganggaran agar APBD yang efektif dan efesien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat kami susu dengan sebaik-baiknya ,” ujarnya.

Lihat Video Menarik di NAWACITA TV di Bawah Ini : 

https://youtu.be/Gjq9xo0bgqI