Jakarta, NAWACITAPOST- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono menjadi tersangka kasus korupsi pengadaaan barang dan jasa di Kabupaten Banjarnegara 2017-2018.

Budhi disangka melakukan korupsi dalam proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.

“KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status penanganan pekara ke penyidikan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri Jumat (3/9/2021).

Firli Bahuri membeberkan bahwa Budhi melalui orang kepercayaannya Kedy Afandi mengumpulkan asosiasi jasa kontruksi di salah satu rumah makan.

Di pertemuan itu, Kedy menyampaikan paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikan harga perkiraan sendiri sebanyak 20 persen dari nilai proyek.

Sementara, untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek itu, harus menyerahkan uang 10 persen dari nilai proyek.

Setelah pertemuan pertama itu, pertemuan dilanjutkan di kediaman Budhi , Budhi diduga meminta para kontraktor untuk menaikan HPS sebesar 20 persen. Sebanyak 10 persen untuk Budhi dan sisanya untuk keuntungan kontraktor.

Terkait hal itu, KPK menduga bupati Banjarnegara ini aktif memantau pelaksanaan lelang proyek. Diantaranya dengan membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR dan mengajak perusahaan milik keluarga. Sampai mengatur pemenang lelang. Dalam pelaksanaan itu Budhi diduga oleh Kedy.

KPK menduga Bupati Banjanegara itu telah menerima fee sebanyak Rp 2,3 miliar. Duit diserahkan secara langsung maupun perantara. Dalam konfrensi pers penetapan tersangka ini.

KPK juga menahan Budhi dan Kedy. Budhi ditahan di Rumah Tahanan Kavling C1 dan Kedy ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Untuk diketahui, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ini sempat heboh di media sosial setelah beredar videonya yang menghina Menteri Kemaritiman dan Investasi , Luhut Pandjaitan .

Dalam video itu, Budhi menyeret nama Luhut terkait penanganan Covid-19, dia menyebut Luhut sebagai Menteri penjahit.

Namun, setelah video itu beredar, Budhi langsung sampaikan permintaan maaf-nya atas pernyataanya tersebut.