Korban Mafia Tanah, 7 Perwakilan Warga Sulut Datangi Kementerian BPN-ATR untuk Mencari Keadilan

NAWACITAPOST.COM - Sedikitnya tujuh orang perwakilan warga Sulawesi Utara (Sulut) yang mengaku korban dari mafia tanah mendatangi kantor Kementerian BPN-ATR di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Mereka mengaku datang langsung dari Sulut ke Jakarta hanya untuk mencari keadilan terhadap para mafia tanah yang mereka nilai sudah sangat meresahkan.

Mereka yang datang dari jauh melewati beberapa pulau ke kantor Kementerian BPN ATR hanya ingin mengadukan nasib dan hak mereka yang telah direbut oleh pihak mafia tanah.

Alasan ketujuh perwakilan warga datang langsung ke Jakarta karena merasa sudah bertahun-tahun mengurus permasalahan hak atas tanah atau lahan ke kantor pertanahan di wilayah Sulut tidak kunjung terselesaikan.

Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Papua Hadiri Ibadah Oikumene Kanwil BPN Provinsi Papua di LPP dan LPKA Jayapura

"Kami datang ke sini karena kami mengurus permasalahan tanah kami ini dari Manado sudah sekian tahun tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah di Sulawesi Utara," ujar Meykel Wureang, satu dari tujuh warga Sulut yang datangi Kementerian BPN-ATR.

Dengan sedikit bekal dan tekad, dirinya bersama warga asal Sulut yang mengalami hal sama akhirnya memutuskan untuk mengadukan langsung permasalahan yang dihadapi selama ini ke kantor Menteri BPN-ATR, Agus Yudhoyono Harimurti (AHY).

"Kita patungan untuk mendapatkan uang tiket dan sampailah kita di sini (Jakarta-red)," ujar Meykel.

Dari pengakuan yang mereka sampaikan, mayoritas permasalahan warga di wilayah Sulut, yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) palsu, penyerobotan lahan hingga intimidasi dan kekerasan terhadap warga yang mempertahankan hak atas lahan yang mereka yakini.

Seperti yang diungkapkan Miranty Mahadur, dirinya mewakili beberapa warga yang mengalami dan menjadi korban kasus mafia tanah yang tidak pernah diselesaikan.

Menurutnya, kasus mafia tanah yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di wilayah Manado sudah sangat meresahkan.

Baca Juga: Penguatan Ekonomi Rakyat di Sulawesi Utara

"Karena tidak ada satu action pun yang dilakukan oleh Kanwil pertanahan Sulawesi Utara ataupun Kantah Manado dan Minahasa. Tidak ada terobosan terkait dengan slogan pak AHY gebuk-gebuk mafia tanah," ujarnya kesal.

"Malah yang terjadi di Sulawesi Utara itu masyarakat lah yang digebuk mafia tanah. Untuk itu kami datang ke sini untuk mencari keadilan," keluhnya.