Heru meminta agar seluruh komponen pembiayaan GMS dibuka secara transparan, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan jasa EO, belanja perlengkapan, konsumsi, suvenir, sewa fasilitas, hingga pertanggungjawaban realisasi anggaran.
Menurutnya, apabila seluruh penggunaan dana telah sesuai ketentuan, Dispora Jatim seharusnya tidak memiliki alasan untuk menutup informasi yang memang dapat diakses publik.
Kini, bola berada di tangan Dispora Jatim. Publik menunggu penjelasan terbuka mengenai dasar penetapan anggaran Rp2,3 miliar lebih, rincian penggunaannya, proses tender, serta hasil evaluasi kegiatan dari tahun ke tahun.
Jangan sampai semangat napak tilas perjuangan para pahlawan hanya menjadi kemasan seremonial, sementara pertanggungjawaban uang rakyat justru berjalan di tempat.
Sebab, yang dipersoalkan bukan sekadar gerak jalan sepanjang 55 kilometer dari Mojokerto menuju Surabaya. Yang sedang ditagih masyarakat adalah transparansi atas anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari APBD Jawa Timur. ***
