IRONI PRIORITAS: GMS RP2,3 MILIAR, POPDA HANYA RP772 JUTA
Heru juga menyoroti perbandingan anggaran GMS dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Timur tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data yang disampaikannya, anggaran POPDA melalui Dispora Jatim hanya sekitar Rp772 juta. Padahal, POPDA merupakan ajang kompetisi sekaligus pembinaan dan regenerasi atlet pelajar yang berpotensi menjadi tulang punggung prestasi olahraga Jawa Timur pada masa mendatang.
Di satu sisi, kegiatan gerak jalan yang berorientasi pada pelestarian budaya olahraga disebut memperoleh alokasi lebih dari Rp2,3 miliar. Sementara itu, kegiatan pembinaan dan kompetisi atlet pelajar justru memiliki alokasi jauh lebih kecil.
Perbandingan ini tentu membutuhkan penjelasan mengenai ruang lingkup dan komponen masing-masing anggaran. Namun, publik berhak mempertanyakan bagaimana Dispora Jatim menetapkan skala prioritas belanja olahraga.
Apakah besarnya anggaran GMS sudah melalui evaluasi manfaat dan efisiensi? Apakah pernah dilakukan audit biaya penyelenggaraan dari tahun ke tahun? Dan apakah pemerintah memiliki indikator terukur untuk memastikan uang miliaran rupiah tersebut memberikan manfaat yang sepadan?
HERU MAKI: MASYARAKAT JANGAN IKUT GMS 2026
Atas berbagai persoalan tersebut, Heru MAKI menyampaikan seruan terbuka kepada masyarakat Jawa Timur agar tidak mengikuti kegiatan GMS 2026.
“Bismillah, saya Heru MAKI, Ketua MAKI Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, menyerukan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bersama-sama memboikot keikutsertaan dalam Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo tahun 2026.”
“Seruan ini kami sampaikan dengan satu alasan, yakni adanya dugaan bahwa anggaran GMS yang mencapai Rp2,3 miliar lebih berpotensi menjadi ladang korupsi bagi oknum di lingkungan Dispora Jatim. Kami tidak ingin kegiatan yang membawa nama perjuangan para pahlawan justru menyisakan tanda tanya besar dalam pengelolaan uang rakyat,” tegasnya.
Heru menekankan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menghilangkan nilai sejarah GMS. Menurutnya, pelestarian sejarah dan budaya olahraga tetap penting, tetapi penyelenggaraannya harus berjalan seiring dengan keterbukaan anggaran.
MAKI SIAP BAWA DUGAAN PENYIMPANGAN KE KEJATI JATIM
Tidak berhenti pada seruan boikot, Heru menyatakan telah menyiapkan bidang hukum MAKI Jatim untuk mengumpulkan serta menyusun dokumen terkait dugaan penyimpangan anggaran GMS.
MAKI Jatim berencana membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, agar dilakukan penelaahan dan pemeriksaan sesuai kewenangan.
