SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Gelombang protes terhadap putusan bebas Agustin dan Ranto terus bergulir. Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggeruduk kantor Pengadilan Tinggi Surabaya, melayangkan kritik keras sekaligus menuntut penjelasan atas putusan banding yang membebaskan dua terdakwa dalam perkara dugaan penipuan dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp5 miliar.
Aksi demonstrasi tersebut menjadi bentuk perlawanan terhadap putusan yang dinilai menyisakan banyak tanda tanya. Terlebih, Agustin dan Ranto sebelumnya telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri. Namun, pada tingkat banding, keduanya justru mendapatkan putusan bebas.
Perubahan drastis tersebut memantik pertanyaan serius. Apa yang sebenarnya menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hingga membatalkan putusan sebelumnya? Apakah terdapat fakta hukum baru atau pertimbangan yuridis yang membuat kedua terdakwa harus dibebaskan?
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa kedatangan massa bukan untuk mengintervensi independensi hakim. Pihaknya menuntut transparansi dan penjelasan yang bisa dipahami publik atas putusan yang dinilai memiliki konsekuensi besar terhadap rasa keadilan masyarakat.
"Kami datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya bukan tanpa alasan. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang jelas, apa dasar pertimbangan hukum sehingga Agustin dan Ranto yang sebelumnya dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri justru bisa diputus bebas di tingkat banding," tegas Baihaki.
Namun, upaya massa mendapatkan penjelasan langsung justru menemui jalan buntu. Saat perwakilan demonstran meminta klarifikasi kepada pihak Humas Pengadilan Tinggi Surabaya, jawaban yang diterima dinilai belum menyentuh substansi persoalan.
Pihak Humas berdalih terikat kode etik peradilan dan tidak dapat mengomentari substansi putusan hakim. Alasan tersebut membuat massa kecewa lantaran pertanyaan paling mendasar mengenai pertimbangan hukum di balik vonis bebas Agustin dan Ranto belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.
AMI pun mempertanyakan, sampai sejauh mana masyarakat bisa memperoleh penjelasan ketika sebuah putusan pengadilan menimbulkan polemik luas, sementara pertanyaan publik justru tidak mendapatkan klarifikasi substantif.
"Kami menghormati independensi hakim dan kode etik peradilan. Tetapi jangan sampai alasan tersebut menjadi tembok yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi. Kami tidak meminta Humas mengintervensi putusan hakim. Kami meminta transparansi dan kejelasan," tandas Baihaki.
Menurutnya, independensi kekuasaan kehakiman tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat memperoleh informasi mengenai proses dan produk peradilan. Apalagi, putusan pengadilan merupakan dokumen hukum yang semestinya dapat diakses dan dipelajari sesuai mekanisme keterbukaan informasi.
Jangan Sampai Kepercayaan Publik Tergerus
Baihaki menegaskan, persoalan ini bukan sekadar menerima atau menolak keputusan hakim. Yang menjadi tuntutan utama AMI adalah keterbukaan mengenai dasar pertimbangan hukum yang melahirkan putusan berbeda dengan pengadilan tingkat pertama.
AMI juga mendorong agar seluruh mekanisme hukum yang tersedia ditempuh untuk menguji persoalan tersebut. Jika ditemukan dasar dan bukti yang memenuhi ketentuan hukum, pihak-pihak terkait harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang sah.
"Kami ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai masyarakat yang merasa dirugikan justru kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Kalau memang ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan, tentu harus terlihat jelas dalam pertimbangan putusannya," ujar Baihaki.
