SIDOARJO, NAWACITAPOST.COM - Efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia kembali menjadi sorotan. Dibandingkan dengan Singapura, sistem peradilan Indonesia dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait lamanya proses penanganan perkara, kepastian hukum, hingga konsistensi pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan.
Persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut berat atau ringannya hukuman. Integritas aparat, kecepatan proses peradilan, dan kepastian pelaksanaan putusan menjadi faktor penting untuk menciptakan penegakan hukum yang memberikan efek jera sekaligus rasa keadilan bagi masyarakat.
Praktisi hukum sekaligus Ketua DPC PERADI SAI Sidoarjo Raya, Haji Edy Rudyanto, menilai perbedaan sistem hukum pidana Indonesia dan Singapura tidak bisa dilepaskan dari tradisi hukum yang dianut masing-masing negara.
Indonesia menganut tradisi Civil Law yang mengutamakan kodifikasi peraturan perundang-undangan. Sementara Singapura menerapkan sistem Common Law yang memberikan peran penting terhadap yurisprudensi atau putusan pengadilan sebelumnya.
"Indonesia berpijak pada tradisi Civil Law warisan Eropa Kontinental yang menitikberatkan pada kodifikasi undang-undang dan kepastian prosedur formal, sementara Singapura menganut Common Law warisan Inggris yang sangat bertumpu pada yurisprudensi, efisiensi pembuktian, serta ketegasan sanksi," ujar Etar di Sidoarjo, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu dibenahi dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah panjangnya tahapan penanganan perkara. Mulai penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga berbagai upaya hukum, proses tersebut kerap membutuhkan waktu panjang.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi tata kelola peradilan yang efektif dan transparan. Karena itu, pembenahan birokrasi penegakan hukum menjadi kebutuhan mendesak.
Sebaliknya, Singapura dinilai memiliki sistem peradilan yang relatif efisien, didukung tata kelola kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan konsistensi penegakan hukum.
KUHP Baru dan Tantangan Efek Jera
Perbedaan pendekatan juga terlihat dalam kebijakan pemidanaan. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai mengakomodasi pendekatan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
Sementara Singapura dikenal menerapkan sanksi tegas terhadap sejumlah tindak pidana, khususnya narkotika dan kejahatan tertentu. Hukuman cambuk masih diberlakukan untuk tindak pidana yang diatur undang-undang, termasuk pidana mati untuk kategori kejahatan tertentu.
Namun, Haji Etar menilai Indonesia tidak harus meniru seluruh bentuk pemidanaan yang diterapkan Singapura. Hal terpenting adalah memastikan setiap ketentuan hukum dijalankan secara konsisten tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan pelaku.
Pemberantasan Korupsi Jadi Ujian Penegakan Hukum
Tantangan lainnya terlihat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Singapura memiliki Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) sebagai lembaga khusus yang menangani penyelidikan dan pemberantasan korupsi.
Di Indonesia, pemberantasan korupsi masih menghadapi berbagai tantangan, mulai koordinasi antarlembaga penegak hukum, pengembalian kerugian negara, hingga penguatan instrumen perampasan aset hasil tindak pidana.
Menurut Haji Etar, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan ancaman hukuman penjara. Penegakan hukum juga harus mampu menelusuri, menyita, dan memulihkan aset yang berasal dari hasil kejahatan.
