Perang Global Dimulai: WHO Bidik Gula, Pewarna, dan Pemanis Makanan Kemasan

NAWACITAPOST.COM — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi meluncurkan langkah intervensi global yang jauh lebih agresif dalam upaya menekan laju konsumsi produk pangan olahan.

 

Melalui draf bertajuk Integrated Food Profiling Model for Regulatory Measures yang dipublikasikan pada Senin, 2 November 2026, lembaga kesehatan dunia tersebut mendesak pemerintah di berbagai belahan dunia untuk segera memperketat regulasi terhadap makanan kemasan yang tidak hanya tinggi kandungan gula, garam, serta lemak, tetapi juga sarat dengan penggunaan bahan tambahan sintesis.

Langkah strategis ini menandai pergeseran paradigma fundamental dalam kebijakan kesehatan publik internasional. Selama beberapa dekade terakhir, pengawasan mutu pangan global secara konvensional hampir sepenuhnya bertumpu pada parameter nutrisi makro semata.

 

 

Namun, dalam draf regulasi terbarunya, WHO secara tegas memperluas cakupan pengawasan dengan menyoroti secara khusus zat-zat aditif yang sengaja ditambahkan untuk mendongkrak daya tarik sensorik produk di pasaran.

Adapun tiga kelompok bahan tambahan utama yang kini masuk dalam radar pengawasan ketat WHO meliputi perasa (flavours), pewarna (colours), dan pemanis buatan (sweeteners).

 

Kendati demikian, WHO memberikan catatan klarifikasi bahwa pencantuman ketiga komponen aditif tersebut dalam model penilaian bukan berarti substansi tersebut serta-merta dikategorikan sebagai racun berbahaya.

 

Sebaliknya, kehadiran zat-zat tersebut dibaca oleh para pakar kesehatan sebagai indikator kuat bahwa sebuah produk dirumuskan secara artifisial demi memanipulasi selera konsumen, sehingga memicu dorongan psikologis untuk terus mengonsumsi produk tersebut secara berlebihan.

 

Berdasarkan draf model pemprofilan makanan yang dirilis, setiap produk pangan kemasan nantinya akan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu apabila terbukti melampaui ambang batas nutrisi yang telah ditetapkan atau kedapatan mengandung kelompok bahan tambahan yang menjadi sorotan.

 

Klasifikasi ketat ini dirancang untuk berfungsi sebagai fondasi legal bagi otoritas nasional dalam merumuskan kebijakan fiskal dan regulasi pasar yang mengikat.

Spektrum instrumen kebijakan yang disiapkan oleh WHO mencakup serangkaian tindakan keras, mulai dari pembatasan total terhadap strategi pemasaran produk, kewajiban pencantuman label peringatan nutrisi di bagian depan kemasan (Front-of-Pack Labelling), penerapan instrumen perpajakan khusus bagi makanan tinggi risiko, hingga pengaturan ketat pengadaan makanan di fasilitas-fasilitas publik milik negara.

 

Seluruh ekosistem regulasi ini menuntut adaptasi hukum nasional, termasuk penguatan mekanisme pemantauan serta tata kelola implementasi yang transparan dan akuntabel.

 

Guna memastikan legitimasi dan komprehensivitas dokumen tersebut, WHO telah membuka ruang konsultasi publik berskala global sejak 2 November hingga Jumat, 27 November 2026 pukul 23.59 CET.

 

Seluruh negara anggota, akademisi independen, pakar kesehatan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, hingga para pemangku kepentingan di sektor industri diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan kritis sebelum draf final tersebut resmi disahkan dan diberlakukan secara universal.

Di tengah gelombang pengetatan regulasi global ini, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pionir yang telah mulai mengambil langkah konkret dalam mengadopsi standar transparansi pangan.

 

Sebelumnya, WHO telah memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sistem pelabelan nutrisi di bagian depan kemasan melalui skema Front-of-Pack Labelling (FOPL).

 

Melalui penerapan sistem inovatif yang dikenal sebagai Nutri-Level, produk-produk minuman olahan dalam kemasan diklasifikasikan secara objektif ke dalam kategori A hingga D berdasarkan akumulasi kandungan gula, garam, dan lemak di dalamnya.

 

Berdasarkan keterangan resmi WHO Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 10 Tahun 2026 telah secara resmi menggariskan kewajiban penerapan Nutri-Level bagi para produsen minuman olahan berkemasan, yang dijadwalkan mulai berlaku efektif dua tahun sejak regulasi tersebut diterbitkan.

Kendati implementasi awal di Indonesia baru berfokus pada kategori minuman, tekanan dan dorongan dari WHO kini semakin menguat agar cakupan pelabelan nutrisi tersebut dapat diperluas secara komprehensif ke berbagai kategori makanan olahan lainnya.

 

Transformasi kebijakan ini dinilai sebagai pilar krusial dalam membangun ekosistem lingkungan pangan yang berorientasi pada kesehatan masyarakat jangka panjang, sekaligus memberdayakan konsumen untuk mengambil keputusan diet yang berbasis pada informasi nutrisi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.(***)