NAWACITAPOST.COM – Mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, menyampaikan pemandangan umum atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna bersama Pemerintah Kota Surabaya, Senin (18/11/2024).
Ketiga Raperda yang dibahas adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2024–2054, Penetapan Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya sebagai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), dan Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah YEKAPE.
Dalam pemaparannya, Cahyo yang merupakan ketua Fraksi menyampaikan dukungan sekaligus sejumlah catatan penting untuk memastikan setiap Raperda memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Surabaya.
Baca Juga: Ketua Hiperhu: Pentingnya Aturan Baku untuk Cegah Kecelakaan Akibat Pengemudi Mabuk
Fraksi PKS menilai, keberadaan RPPLH sangat krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup Surabaya di tengah pesatnya pembangunan. "RPPLH harus menjadi peta jalan perlindungan lingkungan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kota, baik jangka menengah maupun jangka panjang," ujar Cahyo.
Ia juga menyoroti pentingnya isu strategis seperti banjir rob, kualitas udara, pengelolaan sampah, hingga mitigasi perubahan iklim. "RPPLH harus responsif terhadap perubahan teknologi dan potensi bencana lingkungan, serta melibatkan masyarakat luas," tambahnya.
Mengenai transformasi PD RPH menjadi PT RPH Perseroda, Fraksi PKS menegaskan perlunya kejelasan target keuntungan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Sebagai Perseroan Daerah yang berorientasi profit, RPH harus tetap memperhatikan stabilitas harga daging untuk masyarakat," ungkap Cahyo.
Baca Juga: Hearing Komisi B DPRD Surabaya: RHU dan Pemkot Diminta Berbenah
Ia juga menyoroti modal awal sebesar Rp10,6 miliar yang dirasa perlu ditinjau kembali. "Apakah modal ini cukup untuk memastikan keberlanjutan dan ekspansi usaha PT RPH ke depan?" tanyanya.
Terkait pembentukan PT YEKAPE, Cahyo meminta kejelasan mengenai status audit aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang menjadi dasar pembentukan perusahaan. "Kami ingin memastikan bahwa seluruh aset sudah diaudit dan dikelola secara transparan sebelum pendirian PT YEKAPE," tegasnya.
Ia juga berharap PT YEKAPE dapat memenuhi kebutuhan hunian rakyat yang layak dan terjangkau, di samping mencetak keuntungan bagi daerah. "Fokus utama harus tetap pada kepentingan masyarakat Surabaya, termasuk menyediakan solusi bagi antrean rusunawa dan rusunami yang mencapai belasan ribu keluarga," ujarnya.
Baca Juga: Optimisme RPH Menuju Perseroda: Peluang Dongkrak Pendapatan Pemkot Surabaya
Diakhir, Cahyo Siswo Utomo menutup dengan harapan agar pembahasan Raperda ini menghasilkan kebijakan yang strategis, inklusif, dan bermanfaat bagi warga Surabaya. "Fraksi PKS mendukung penuh tiga Raperda ini, dengan catatan bahwa implementasinya harus terukur, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," pungkasnya. ***