Ia juga mencontohkan bahwa di Kabupaten Trenggalek, meskipun baru tiga Wakil Ketua yang mendapat rekomendasi, pelantikannya tetap berjalan. Hal serupa juga terjadi di DPRD Provinsi Jawa Timur. "Tugas-tugas kedewanan tidak boleh terhenti hanya karena satu partai belum siap," tegasnya.
"Sekali lagi, kita harus malu pada masyarakat. Kita tidak mau dianggap makan gaji buta," pungkasnya. ***