Sementara itu, Tito selaku kuasa hukum pengurus RT04 menyampaikan bahwa persoalan itu muncul karena ketidakpercayaan warga kepada pengembang.
"Beberapa pengelolaan yang dilakukan oleh pengembang itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada warga saat awal, makanya akhirnya memuncak dan menjadikan warga keberatan tentang IPL meski ada beberapa kali pertemuan," sebut Tito.
"Poinnya hari ini adalah, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Pemkot (Surabaya, red), PSU itu sudah diserahkan kepada Pemkot, sehingga warga meminta kepada pemkot selaku yang pemilik barang, untuk digunakan secara mandiri oleh warga," katanya.
"Menarik iuran dari warga dan digunakan untuk warga," tambah Tito.
Baca Juga: Komisi C Pastikan Pembangunan Rumah Pompa di Sukolilo Tak Ganggu Bangunan Warga
Namun disayangkan, selama ini tidak ada respon dari Pemkot, sehingga akhirnya warga melakukan permintaan hearing kepada dewan.
Sebenarnya kata Tito, warga sudah menyerahkan pengelolaan kepada pengurus RT, namun setelah ada pembahasan, ada aturan yang menyatakan harus di kelolakan sebuah lembaga swadaya, bukan badan usaha seperti PT.
Terkait rekomendasi Komisi, Tito menyatakan akan dikembalikan kepada warga untuk di musyawarahkan terlebih dahulu. "Masalah setuju atau tidak, itu kembali ke warga, disini hanya perwakilan pengurus RT," katanya.
Baca Juga: Pameran Cross Musea HJKS ke-731: Cak Ji Ajak Warga Jangan Lupakan Sejarah
Untuk kericuhan yang terjadi saat pemasangan portal, Tito menjelaskan itu merupakan keinginan warga untuk menjaga keamanan, karena beberapa kali terjadi kehilangan.
"Sesuai usulan warga, pengurus RT membentuk security, sudah bersurat ke pengembang untuk minta pos keamanan. Pengembang tidak merespon, akhirnya warga membuat pos sendiri dan memasang portal untuk menyaring keluar masuknya orang," papar Tito.
"Ternyata pada saat pemasangan, ditentang oleh pengembang, terjadi dorong mendorong dan perusakan portal," ungkap Tito.
Baca Juga: Upaya sejahterakan Masyarakat, Pemkot Surabaya gelar Penertiban KK
Tito juga menegaskan, tidak ada provokasi dari pihak lain, yang ada adalah warga sudah tidak percaya dengan pengelolaan dari pengembang.
"Pengembang sudah banyak memberikan janji, tapi tidak terjadi sesuai harapan," tegas Tito mengakhiri. ***