Namun, target penyelesaian tidak boleh membuat kualitas pekerjaan dikorbankan. Proyek yang dikejar tenggat waktu tetap harus memenuhi standar konstruksi, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan.
Sebelumnya, pada Agustus 2026, Wali Kota Eri Cahyadi juga menemukan persoalan jalan bergelombang setelah pekerjaan saluran di Kedungmangu Timur dan Tenggumung Wetan. Pengaspalan bahkan terlambat hingga dua minggu, dengan perbedaan ketinggian permukaan mencapai dua sentimeter yang disebut memicu kecelakaan pengendara motor. Eri saat itu meminta kontraktor menyelesaikan pengaspalan dalam waktu 1 x 24 jam dan memerintahkan DSDABM memperketat pengawasan.
Artinya, persoalan kualitas dan pengawasan proyek saluran bukan isu yang muncul tanpa peringatan sebelumnya.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya telah menyediakan hotline Lapor Cak Eri melalui WhatsApp 0811338884 sebagai kanal pengaduan masyarakat. Pemkot menyebut kanal tersebut juga berfungsi memonitor respons perangkat daerah terhadap keluhan warga.
Tetapi, muncul pertanyaan mendasar: jika seorang anggota DPRD yang sudah menghubungi kepala dinas dan kepala bidang saja harus menggunakan hotline Wali Kota agar aduannya ditindaklanjuti, bagaimana nasib masyarakat biasa yang tidak memiliki akses langsung kepada pejabat?
Pengawasan proyek semestinya berjalan melalui mekanisme dinas, konsultan pengawas, dan pelaksana pekerjaan. Bukan menunggu anggota DPRD datang ke lokasi, mengirim laporan kepada Wali Kota, atau menunggui Satgas bekerja. ***