SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Pekerjaan proyek gorong-gorong di kawasan Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, menuai sorotan. Bukan hanya persoalan pekerjaan yang belum tuntas, kualitas pengerjaan jalan yang bergelombang juga dipersoalkan karena diduga tidak melalui proses pemadatan sesuai standar.
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PSI, William Wirakusuma, Rabu (4/11/2026), mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya respons jajaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Pemkot Surabaya dalam menindaklanjuti keluhan terkait pekerjaan tersebut.
Menurut William, persoalan kualitas pekerjaan sebenarnya sudah berulang kali diingatkan. Namun, teguran tersebut seolah tidak cukup membuat pelaksana pekerjaan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Sorotan William bukan semata-mata soal proyek yang belum selesai. Ia mempertanyakan mekanisme pengawasan, respons pejabat teknis, hingga pola koordinasi antara DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) ketika ditemukan persoalan di lapangan.
William menuturkan, dirinya sudah meminta Kepala DSDABM beserta kepala bidang terkait agar segera memerintahkan perbaikan. Namun, komunikasi melalui pesan WhatsApp kepada pejabat dinas tersebut tidak mendapatkan respons sebagaimana diharapkan.
Ironisnya, persoalan baru bergerak setelah dirinya mengadukan kondisi proyek melalui hotline Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Setelah laporan masuk melalui kanal pengaduan tersebut, barulah Satgas diterjunkan ke lokasi.
"Lucu! Masa anggota DPRD harus melapor melalui hotline Cak Wali dulu baru ditindaklanjuti? Saya sudah menghubungi kepala dinas dan kepala bidangnya, meminta agar dilakukan perbaikan, tetapi tidak direspons. Ini bagaimana pola koordinasinya?" kritik William.
Ia juga menyayangkan tidak adanya pejabat dari dinas teknis yang turun langsung ke lokasi untuk memastikan persoalan diselesaikan. Menurutnya, yang datang justru hanya petugas Satgas.
Bahkan, William mengaku harus menunggui langsung proses pengerjaan di lapangan agar perbaikan segera dilakukan. Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan persoalan serius dalam pola respons dan pengawasan pekerjaan infrastruktur.
Alasan Tukang Pulang Kampung Bukan Pembenaran
Persoalan semakin mengundang tanda tanya ketika pekerjaan yang belum tuntas dikaitkan dengan alasan pekerja pulang kampung. Bagi William, alasan semacam itu tidak bisa dijadikan pembenaran untuk membiarkan pekerjaan infrastruktur terbengkalai.
Apalagi, proyek gorong-gorong bukan sekadar pekerjaan menggali dan memasang saluran. Ada tahapan teknis yang wajib dipenuhi, termasuk pengurukan kembali, pemadatan berlapis, pengujian kepadatan sesuai spesifikasi, hingga pemulihan permukaan jalan.
Jalan yang bergelombang dan tidak rata menjadi indikasi kondisi pekerjaan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Dinas tidak cukup hanya mengandalkan laporan kontraktor, tetapi harus memastikan hasil pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi teknis dan aman digunakan masyarakat.
Target November Jangan Hanya Jadi Angka di Atas Kertas
Sorotan William juga relevan dengan target besar Pemkot Surabaya. Pada 26 Agustus 2026, DSDABM menyebut terdapat lebih dari 100 titik pekerjaan drainase dan rumah pompa yang dikebut untuk menghadapi musim hujan. Saat itu, Pemkot menargetkan pekerjaan saluran selesai pada Oktober dan keseluruhan proyek infrastruktur air rampung sekitar November 2026.
Bahkan, Kepala DSDABM Surabaya Hidayat Syah pada 27 September 2026 kembali menyatakan seluruh pekerjaan saluran ditargetkan selesai November.