Target Bisnis Besar, Tetapi Pengawasan Jangan Kalah Besar
RKA KBS 2027 juga memuat rencana kenaikan tarif tiket, pengembangan kawasan makanan dan minuman premium, program keanggotaan, digitalisasi, serta berbagai fasilitas komersial.
Strategi tersebut boleh saja menjadi pilihan bisnis. Namun, KBS bukan perusahaan komersial biasa. Ada tanggung jawab konservasi, kesejahteraan satwa, edukasi, dan pelayanan publik yang tidak boleh dikalahkan oleh ambisi mengejar pendapatan.
Dengan target pendapatan Rp67,118 miliar, publik berhak mengetahui asumsi perhitungan yang digunakan. Dengan investasi Rp5,675 miliar, masyarakat berhak mengetahui proyek apa saja yang akan dikerjakan dan bagaimana hasilnya diukur.
Dan dengan rencana kenaikan tarif, pengunjung berhak bertanya: apa jaminan peningkatan kualitas layanan yang akan mereka terima?
Semua itu membutuhkan kepemimpinan yang jelas, bukan sekadar dokumen perencanaan yang terlihat meyakinkan.
Pembatalan rapat Komisi B pada 29 Oktober 2026 seharusnya menjadi momentum untuk membenahi komunikasi dan akuntabilitas. Ketika rapat dijadwalkan ulang, jajaran pimpinan atau pejabat yang memiliki kewenangan sah harus hadir. Bukan sekadar mengirim perwakilan yang hanya bisa mencatat pertanyaan tanpa mampu memberikan keputusan.
Opini Redaksi
KBS boleh bermimpi menjadi kebun binatang modern dengan pendapatan puluhan miliar rupiah. Manajemen boleh merancang investasi besar dan memperluas sumber pendapatan. Tetapi, sebelum berbicara tentang ekspansi bisnis, ada satu pekerjaan rumah yang tidak boleh terus ditunda: memastikan siapa yang memimpin dan siapa yang bertanggung jawab.
Jangan sampai KBS memiliki target bisnis yang jelas, tetapi kepemimpinannya masih menjadi tanda tanya. Jangan sampai RKA sudah disusun, tetapi kewenangan penyusunnya tidak dijelaskan. Jangan sampai DPRD mengundang untuk membahas anggaran, tetapi pihak yang hadir tidak mampu menjawab keputusan strategis.
Pemkot Surabaya sebagai pemilik modal harus memberikan kepastian. Panitia seleksi harus menjelaskan perkembangan rekrutmen. Dewan Pengawas harus memastikan mekanisme pengurusan sementara berjalan sesuai aturan. Dan manajemen harus membuka dokumen serta dasar kewenangan penyusunan RKA.
Sebab, persoalan KBS hari ini bukan semata-mata tentang berapa besar pendapatan yang ingin dikejar pada 2027. Lebih mendasar dari itu, publik perlu tahu siapa yang memegang kemudi, siapa yang menyusun peta perjalanan, dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika target tidak tercapai.
Jangan sampai KBS sudah sibuk menghitung keuntungan, tetapi urusan mencari nakhoda saja belum kunjung menemukan pelabuhan. ***