daerah

Desil Tiba-tiba Berubah, Warga Surabaya Dipingpong: Smart City atau Membingungkan City?

Senin, 24 Agustus 2026 | 14:10 WIB

Karena bagi warga yang desilnya tiba-tiba berubah, persoalannya bukan berapa persen sistem berhasil secara nasional atau berapa juta data telah masuk.

Persoalannya adalah: “Mengapa data saya berubah dan bagaimana cara memperbaikinya?”

Dan pertanyaan itu semestinya bisa dijawab oleh pemerintah secara cepat, jelas dan satu pintu.

Jangan sampai aplikasi sudah digital, tetapi penyelesaian masalahnya masih manual: warga datang ke kelurahan, kemudian kecamatan, lalu Dinsos, kemudian kembali lagi ke kelurahan.

Kalau begitu, yang berubah hanya bentuk birokrasi—dari antrean di depan meja menjadi antrean di depan layar.

Desil jangan berubah menjadi “kasta” baru

Desil pada dasarnya merupakan klasifikasi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Sistem seperti ini dibutuhkan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.

Tetapi persoalan muncul ketika angka desil diperlakukan seolah-olah sebagai label permanen atas seseorang.

Warga desil rendah dianggap lebih berhak mendapatkan intervensi, sementara warga yang masuk desil lebih tinggi bisa kehilangan akses terhadap program tertentu.

Pemkot Surabaya sendiri menyebut intervensi ke depan akan semakin mengacu pada data Perlinsos, termasuk bantuan pendidikan, subsidi listrik, BPJS Ketenagakerjaan hingga program Rumah Tidak Layak Huni, dengan prioritas masyarakat Desil 1 sampai Desil 4.

Artinya, semakin banyak kebijakan publik yang akan bergantung pada kualitas data tersebut.

Karena itu, kesalahan klasifikasi bukan persoalan administratif biasa.

Satu angka desil yang keliru bisa berimplikasi terhadap akses seseorang terhadap bantuan pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan dan berbagai program kesejahteraan.

Maka negara tidak boleh sekadar mengatakan, “Data menunjukkan demikian.”

Negara juga harus mampu menjawab: “Bagaimana data itu terbentuk, kapan diperbarui, siapa yang mengubahnya, dan bagaimana warga dapat menggugatnya?”

Warga jangan menjadi korban dari kesalahan sistem

Pemkot Surabaya sebelumnya mengakui bahwa data sosial memang terus mengalami pemutakhiran. Bahkan, pemerintah menjelaskan pembaruan data dilakukan secara berkala.

Halaman:

Tags

Terkini