NAWACITAPOST.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terus mengintensifkan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan berbasis digital. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 pada tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023, menempatkannya dalam kategori yang sangat baik.
Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial Instagramnya pada Minggu (14/1/2024).
Menurut Gubernur Khofifah, peningkatan ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jatim dalam mendukung transformasi digital di berbagai layanan. Digitalisasi dilakukan untuk memastikan layanan yang cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif (CETTAR).
Baca Juga: Gelar Rembuk Stunting, Catat Rumusan dan rencana kegiatan DP3AK Jatim!
"Dengan peningkatan Indeks SPBE ini, kami berterima kasih kepada seluruh ASN di Jatim dan para stakeholder yang telah berusaha keras untuk mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan pada akhir tahun 2023, kami mencapai angka 3,62, masuk dalam kategori sangat baik," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jatim telah mengambil berbagai langkah untuk mewujudkan SPBE, termasuk penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub No. 95 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE.
Selain itu, tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim telah dibentuk pada tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023.
Baca Juga: Tinjau Lokasi Banjir, Pj Gubernur Jatim Imbau Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem
Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE dengan reformasi birokrasi tematik. Arsitektur SPBE ini difokuskan pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden.
"Saya berharap, dengan upaya meningkatkan layanan publik, kita dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat," tutur Gubernur.
Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, Pemerintah Provinsi Jatim telah meluncurkan beberapa inovasi. Antara lain, dalam sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo) dan Si-Master.
Baca Juga: Dinkopdag Surabaya Gelar Pasar Murah, Warga Dapat Akses Bahan Pokok dengan Harga Terjangkau
Di sektor peningkatan investasi, Pemprov Jatim meluncurkan layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) untuk mempermudah layanan perizinan bagi investor. Sedangkan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS (Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan) dan Jatim Bejo (Belanja Online).
Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya penyiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung digitalisasi. Dia mengajak seluruh stakeholder terkait, terutama dalam bidang pengembangan SDM, untuk bekerja sama.