Ganjar merupakan pejabat pada Dinas PU Bina Marga dan Pematusan yang akhirnya berhadapan dengan hukum karena menerima gratifikasi dari sejumlah kontraktor proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Kota Surabaya.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Ganjar terbukti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang. Nilai yang disebut dalam pemberitaan putusan mencapai sekitar Rp2,6 miliar.
Periode perbuatan yang menjadi perkara juga panjang, yakni sejak sekitar 2017 hingga 2022.
Artinya, sebagian periode tersebut berlangsung ketika Erna masih menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.
Di titik inilah persoalan tidak lagi semata-mata mengenai Ganjar.
Pertanyaan yang layak diajukan adalah mengenai mekanisme pengawasan, rantai komando, kontrol administrasi, serta fungsi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat terkait di dalam organisasi tersebut.
Sebab korupsi yang dilakukan seorang pejabat tidak selalu dapat dibaca hanya sebagai persoalan individu. Dalam birokrasi yang memiliki sistem berlapis, selalu ada pertanyaan mengenai bagaimana sebuah penyimpangan dapat berlangsung tanpa terdeteksi lebih awal.
Erna Hadir sebagai Saksi
Nama Erna kemudian muncul dalam proses persidangan Ganjar.
Erna diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan terhadapnya menjadi penting karena ia merupakan pejabat yang pernah memimpin Dinas PU Bina Marga dan Pematusan ketika sebagian periode dugaan penerimaan gratifikasi berlangsung.
Namun posisi hukum Erna harus ditegaskan secara terang.
Erna bukan terdakwa dalam perkara Ganjar dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinya melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut.
Karena itu, menghubungkan Erna secara langsung dengan tindak pidana Ganjar tanpa bukti hukum merupakan kesimpulan yang tidak tepat.
Yang sah secara jurnalistik adalah mempertanyakan aspek pengawasan dan tanggung jawab administratif berdasarkan kewenangan jabatan yang pernah diembannya.
Ini dua hal yang berbeda.
Ketika Anak Buah Terjerat Korupsi
Kasus Ganjar menjadi cermin penting bagi tata kelola Pemkot Surabaya.