Dian kini menghadapi ancaman yang jauh lebih serius: terhenti di tengah jalan sebelum memasuki semester ketiga.
Padahal, prestasinya tidak main-main. Pada semester pertama, Dian meraih Indeks Prestasi 4,0. Semester berikutnya, ia kembali mencatat prestasi akademik dengan IP 3,9.
Namun, prestasi itu terancam kandas bukan karena kemampuan akademik, melainkan persoalan biaya.
Keluarganya berharap Dian mendapatkan beasiswa dari Pemkot Surabaya. Namun, ketika mendaftar melalui aplikasi yang dibuka 3-14 Agustus, pengajuan tersebut justru ditolak sistem.
Alasannya, Dian tercatat berstatus pegawai dan tidak termasuk keluarga miskin atau pramiskin.
Padahal, keluarga Dian tercatat dalam desil 2. Dian sendiri bukan pegawai. Aktivitasnya hanya kuliah.
"Sepeda motor saja tidak punya," jelas ayah Dian yang bekerja sebagai pengantar galon air isi ulang dengan bayaran Rp 1,5 juta perbulan.
Sang ayah tinggal bersama istri dan dua putrinya, Dian dan adiknya yang masih batita. Mereka menempati rumah milik orang tua berukuran hanya 7 x 3,5 meter.
Di tengah kondisi tersebut, Dian justru menunjukkan prestasi akademik yang sangat baik. Mahasiswi jurusan PGSD itu telah membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghalangi kemampuan akademiknya.
Ironisnya, justru sistem bantuan yang seharusnya menjadi jalan keluar kini berpotensi menjadi tembok penghalang.
Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, seorang mahasiswi berprestasi dengan IP sempurna 4,0 bisa saja harus protol kuliah bukan karena tidak mampu belajar, tetapi karena keluarganya tidak mampu membayar biaya pendidikan.
Bagi Imam, kasus Dian, Ririn, dan Menik merupakan gambaran kecil dari persoalan yang lebih besar dalam pendataan kemiskinan.
Sistem boleh berbicara dengan angka. Namun, kemiskinan tidak selalu bisa dibaca hanya melalui angka.
Di lapangan, masih banyak warga yang secara substantif berada dalam kondisi miskin, tetapi tidak tercatat sebagai keluarga miskin secara administratif.
Akibatnya, bantuan negara hanya bisa diakses oleh mereka yang memenuhi kriteria di dalam sistem, sementara warga yang secara nyata kesulitan justru terlewat.