Apakah berasal dari Direktur Utama?
Apakah berasal dari Pemerintah Kota?
Atau ada pihak lain yang menjadi pengambil keputusan?
Pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung.
Karena jika semua pihak saling melempar tanggung jawab, maka yang menjadi korban tetap pedagang kecil.
Ironisnya, konflik berkepanjangan di Pasar Babaan justru merusak semangat modernisasi pasar yang selama ini menjadi program Pemerintah Kota Surabaya.
Modernisasi seharusnya menghadirkan kenyamanan, kepastian usaha, serta perlindungan bagi pedagang.
Bukan menciptakan rasa takut.
Bukan memaksakan kebijakan tanpa penjelasan.
Bukan pula menutup ruang dialog.
Redaksi berpandangan Wali Kota Surabaya perlu segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap proses pengambilan kebijakan di PT Pasar Surya, termasuk membuka seluruh dokumen kajian, nota dinas, maupun disposisi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan di Pasar Babaan.
Sebab, dalam pemerintahan yang sehat tidak boleh ada kebijakan yang lahir dari ruang gelap.
Dan pejabat publik tidak boleh berlindung di balik kalimat, "sudah dikaji," tanpa pernah bersedia menunjukkan hasil kajiannya kepada masyarakat.
Modernisasi pasar harus dibangun dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Tanpa tiga prinsip itu, modernisasi hanya akan dikenang sebagai wajah baru dari pemaksaan kekuasaan. ***