NAWACITAPOST.COM - Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi memang banjir program: Kota Layak Anak, Kota Literasi, Kampung Madani, Kampung Pancasila, Surabaya Kota Waqaf, beasiswa pemuda, dan seterusnya. Tapi, ketika sampai ke lapangan, banyak program yang belum terpenuhi harapannya — malah menimbulkan kritik dan keraguan.
Berikut beberapa contoh nyata dan indikator bahwa program-program itu belum sepenuhnya “berjalan”.
1. Parkir Gratis di Minimarket — tapi Kembali Berbayar / Potensi Kebocoran PAD
Walikota Eri pernah menetapkan bahwa parkir di toko modern/minimarket dijadikan gratis.
Namun, dalam waktu kurang dari satu bulan kebijakan ini dievaluasi kembali dan dibuka kemungkinan parkir berbayar agar PAD tidak “bocor” karena pajak parkir yang disetor minim.
Contoh nyata: ada minimarket yang beroperasi 24 jam tapi hanya membayar pajak parkir Rp 175.000–250.000 per bulan.
Penghitungan ini dianggap tidak realistis jika minimarket memang menerima mobil dan kendaraan lebih banyak.
Walau niat baik ingin menggratiskan parkir, aspek kontrol, mekanisme penghitungan jumlah kendaraan, dan transparansi belum kuat. Akhirnya, gratisan menjadi alasan bagi banyak pihak untuk tidak melaporkan jumlah kendaraan yang parkir, yang pada saatnya merugikan PAD kota.
2. Kampung Madani & Kampung Pancasila — Target Tinggi dan Realitas
Program Kampung Madani dan Kampung Pancasila ditargetkan agar seluruh kampung di Surabaya pada akhir 2025 atau awal 2026 terwujud.
Ada indikasi beberapa kampung sudah berhasil: disebut ada 31 RW yang berhasil mewujudkan Kampung Madani dan Pancasila.
Namun, indikator keberhasilan sering hanya pada aspek gotong royong atau donasi sukarela (“jimpitan”), bukan pada aspek struktural seperti titik pengentasan pengangguran, stabilitas ekonomi, layanan publik yang merata, atau pengentasan bantuan dari luar Kota Surabaya.
Program ini bagus secara branding dan mobilisasi sosial, tapi belum jelas seberapa besar dampak nyata yang diukur dalam aspek ekonomi dan sosial yang struktural. Ada juga potensi bahwa perbedaan kapasitas antar RW / kelurahan (termasuk dana, kemampuan masyarakat, infrastruktur) membuat sebagian kampung lebih mampu dibanding kampung yang lain — sehingga ketidaksetaraan bisa muncul.
3. Kota Literasi / Taman Bacaan Masyarakat (TBM)