Madiun, NAWACITApost.com - Sebagai upaya dalam pencegahan adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural, tentu perlu adanya kebijakan pemerintah yang dapat menghasilkan PMI berkualitas unggul serta memiliki wawasan keimigrasian agar terhindar dari segala bentuk eksploitasi manusia saat berada di negara tujuan untuk bekerja. Dengan adanya inovasi berupa Desa Binaan Imigrasi yang merupakan gagasan dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun dengan tujuan berkolaborasi bersama perangkat desa dalam memberikan edukasi berupa informasi keimigrasian baik mengenai penerbitan paspor hingga prosedur masuk atau keluarnya PMI secara legal melalui Tempat Pemerikasaan Imigrasi (TPI).
Desa Dolopo menjadi sasaran pertama sebagai desa yang diimplementasikan inovasi Desa Binaan Imigrasi berdasarkan latar belakang dari Desa Dolopo yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di luar negeri. Sejak diresmikannya Desa Binaan Imigrasi pada Desa Dolopo dinilai memberikan dampak yang baik dengan adanya antusias masyarakat dalam menerima informasi keimigrasian yang dibutuhkan dan memahami prosedur penerbitan paspor.
Sebagai tindak lanjut dari inovasi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun kemballi bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Madiun dengan menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Desa Binaan Imigrasi dalam Rangka Mewujudkan Pekerja Migran Unggul dan Berwawasan Keimigrasian pada Selasa (23/5/2023) bertempat di Hotel Aston Madiun. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Madiun, Ahmad Dawami, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, Imam Nurwedi, serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Madiun.
“Kedepannya kami berharap bisa mengembangkan Desa Binaan Imigrasi ini ke seluruh desa yang berada di bawah wilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun khususnya di Kabupaten Madiun untuk membantu tugas dan fungsi kami dalam penerbitan paspor dan pengawasan bagi PMI dengan menjadi perantara langsung kami kepada masyarakat desa dalam penyampaian informasi keimigrasian” kata Andro Eka Putra selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun.
Ahmad Dawami, Bupati Kabupaten Madiun, mendukung hal tersebut karena saat ini Pemerintah Kabupaten Madiun sedang menggalakkan inovasi berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat agar menciptakan PMI yang terampil.
“Setiap desa akan diwajibkan untuk memiliki salah satu perangkat desa yang akan menyampaikan informasi keimigrasian kepada warganya dan membantu warga yang ingin menjadi pekerja migran di luar neger terutama dalam memproses permohonan paspor, di bawah sebuah sistem yang dikembangkan dari hasil kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Kantor Imigrasi Madiun” kata Bupati Madiun. Bupati juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan sosialiasi dari Kantor Imigrasi Madiun yang telah bersedia memberikan pemahaman keimigrasian kepada peserta sosialisasi ini.
