NAWACITAPOST.COM – Praktik parkir liar di sekitar Jalan Setail dan Kebun Binatang Surabaya (KBS) dengan tarif yang tidak wajar masih menjadi masalah serius. Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, menyebut bahwa tarif parkir liar yang melebihi ketentuan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra kota.
“Tarif parkir yang jauh di atas ketentuan resmi jelas merugikan masyarakat dan mencoreng citra Kota Surabaya,” tegas Cahyo, Jumat (3/1/2025).
Untuk mengatasi masalah ini, Cahyo mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP meningkatkan pengawasan serta penertiban di lokasi-lokasi rawan parkir liar, terutama selama momen liburan seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat diberi edukasi tentang tarif parkir resmi untuk menghindari praktik pungutan liar.
“Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai tarif parkir resmi, sehingga mereka tidak menjadi korban parkir liar,” tambah Cahyo.
Sebagai solusi jangka panjang, Cahyo mengusulkan agar Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) lebih dioptimalkan. Menurutnya, keberadaan TIJ yang belum dimanfaatkan secara maksimal menjadi salah satu penyebab maraknya parkir liar di kawasan KBS.
“Dengan adanya TIJ, pelanggaran parkir liar di sekitar KBS seharusnya bisa diminimalisir. Namun, ini membutuhkan koordinasi lebih baik antara Pemkot, Dishub, dan aparat keamanan. Kami di DPRD akan mendorong evaluasi pengelolaan TIJ agar lebih efektif,” ungkapnya.
Cahyo juga menyarankan agar tarif parkir di TIJ dibuat lebih terjangkau dibanding parkir di jalan (on-street). Insentif semacam ini, menurutnya, dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih TIJ. “Misalnya, tarif parkir lebih murah atau diberi potongan jika menggunakan transportasi umum setelah parkir di TIJ. Ini juga akan membantu mengurangi kemacetan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa perluasan implementasi sistem parkir elektronik (e-parking) di kawasan strategis seperti KBS harus menjadi prioritas Pemkot. Langkah ini dapat mengurangi keterlibatan jukir liar sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Parkir liar yang terus terjadi menunjukkan adanya celah dalam pengelolaan parkir di Surabaya. Pemkot harus segera memperbaiki sistem ini,” tandas Cahyo.
Cahyo menegaskan, DPRD Surabaya siap mendukung langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan TIJ. Namun, jika TIJ memiliki keterbatasan kapasitas, ia meminta Pemkot menyusun rencana baru untuk menambah fasilitas parkir yang memadai di kawasan tersebut.
“Kami siap memantau efektivitas operasional TIJ dan mendukung regulasi atau anggaran tambahan untuk menyelesaikan masalah parkir liar ini,” tutupnya. ***
