Bandung, NAWACITApost.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, menggelar program Kumham Goes To Campus 2023 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 5 April 2023. Acara ini berbeda dengan pelaksanaan Kumham Goes To Campus di daerah lainnya.
Pada kegiatan ini, dilaksanakan Launching Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang menobatkan kampus ini sebagai kampus pertama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang terpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI.
Acara dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Professor Dr. Eddy O.S Hiraiej, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya, Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., Kepala Pusat JDIHN, Nofli, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jabar, Andi Taletting Langi, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, beserta Ketua JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dian Rahmat Gumilar.
-
Pada saat Launching JDIH UIN Sunan Gunung Djati, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menekan tombol menandakan bahwa Launching JDIH UIN Sunan Gunung Djati sekaligus meresmikan kantor JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) merupakan salah satu rekomendasi dari kegiatan pembangunan hukum nasional pada Seminar Hukum Nasional III tahun 1974 di Surabaya yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Integrasi JDIH di kalangan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta masih sangat minim. Namun, melalui bimbingan dan arahan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, di awal tahun 2023 ini sudah terintegrasi JDIH di beberapa perguruan tinggi. Kantor Wilayah akan berupaya mengintegrasikan seluruh perguruan tinggi negeri atau swasta di Jawa Barat sebagai bentuk komitmen dalam mendukung dan mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Professor Dr. Eddy O.S Hiraiej menyampaikan bahwa JDIHN menjadi sebuah wadah yang sangat penting bagi kegiatan pemerintah dalam rangka pembangunan hukum nasional. Melalui JDIHN, masyarakat dan pemerintah dapat mengakses informasi hukum secara mudah dan cepat. Ia juga mengapresiasi terbentuknya JDIHN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang menjadi kampus pertama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang terintegrasi dengan JDIHN Nasional.
-
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya, juga mengucapkan selamat atas terbentuknya JDIHN UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia mengatakan bahwa integrasi JDIHN di kalangan perguruan tinggi sangat penting dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum. Ia berharap bahwa terbentuknya JDIHN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain di Jawa Barat untuk terintegrasi dengan JDIHN Nasional.
Di kesempatan yang sama tersebut, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UIN Bandung dan Kanwil Kemenkumham Jabar tentang implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satu poin utamanya mencakup kerjasama dalam memberikan penyuluhan hukum serta pemberdayaan masyarakat.
