Jayapura, NAWACITAPOST.COM – Dalam Rangka Hari Bhakti Imigrasi (HBI) yang ke-73 Tahun yang jatuh pada 26 Januari 2023, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH.,M.Si bersama Kepala Divisi Imigrasi, Ian Fidianto Markos laksanakan Dialog bersama RRI Jayapura pada Selasa (25/1/2023). Dialog pagi ini dikemas dalam tema : Imigrasi Baru, Indonesia Semakin Maju.
Kadivim, Ian Markos mengungkapkan, usia yang ke-73 Imigrasi berikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan kecepatan dan ketepatan pelayanan. Dijelaskannya, ada inovasi baru diberikan paspor gratis bagi masyarakat yang lahir tepat di tanggal 26 Januari. Hal ini merupakan inovasi dari Kakanwil Papua. Menurutnya pembebasan biaya paspor ini, utamanya untuk kualitas pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Sejak dibuka pada 7 Januari hingga 25 Januari 2023 silahkan masyarakat mendatangi secara langsung dengan menunjukan KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kartu keluarga, SDM kita siap melayani," ungkapnya.
Berkaitan dengan program unggulan dan tantangan imigrasi melayani Papua, Anthonius M. Ayorbaba mengatakan program unggulan di tahun 2023, tentu membedah Imigrasi di Papua merupakan sebuah tantangan yang luar biasa dengan luasnya Wilayah Papua. Di Papua akan memiliki 3 PLBN yang megah pintu masuk Negara mengalahkan Negara PNG.
Dikatakannya, Kita sudah mengukur mobilitas warga PNG masuk ke Indonesia, menurutnya Perlintasan yang dipantau saat ini daerah Keerom warga PNG lebih banyak melalui Skofro pergeseran tempat Perlintasan ini tentu menuntut kinerja Jajaran membutuhkan Kolaborasi maksimal bersama pihak lainnya.
Tambah Ayorbaba, PLBN kita dibangun sangat megah sekali dengan upaya membuka akses untuk kesejahteraan Masyarakat serta upaya menumbuhkan ekonomi antar kedua negara.
Menyorot soal masuknya Ganja di Papua lebih banyak melalui akses darat karena pintu masuk ini sangat sulit dijangkau petugas imigrasi. Berbeda dengan Jayapura, di Merauke selalu ada petugas yang stby untuk memantau perlintasan. Dengan luasnya wilayah Papua, dan banyak sekali daerah-daerah perbatasan.
"Tugas Imigrasi menjaga kedaulatan Negara dan sesuai dengan UU yang berlaku, jika masuk melalui jalan-jalan tikus Imigrasi tidak bertanggung jawab selain melalui pintu resmi PLBN," ungkap Kakanwil.
Disela-sela pembicaraan pun dibuka interaktif bersama masyarakat. Penelpon Frans sempat menanyakan Paspor habis masa berlaku 10 Tahun sejak Tahun 2010 langsung ditanggapi Kakanwil Papua dengan Pelayanan terdekat pada Kanim Jayapura, Kanim Biak, Kanim Merauke dan Mimika pun perpanjangan Paspor langsung saja datang di Kantor tersebut.
Saleh Alhamid salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Mimika, telah membantu sekitar 60 Orang di Kabupaten Mimika, tentunya kita berharap sinergi ini lebih baik ke depannya. Penegasan Kakanwil Pelayanan Keimigrasian harus bebas dari Pungli, cukup buat.
-
Layanan Paspor ke PNG, wajib menggunakan Paspor karena beda negara, kecuali orang yang tinggal di wilayah daerah perbatasan dengan menggunakan Pas Lintas batas yang berlaku 3 Tahun. Selain itu bagi yang melakukan perjalanan ke Negara PNG harus mengurus paspor dengan usia paspor 10 Tahun (dokumen Negara).
Belum ada kesepakatan bebas visa dengan PNG, kita memiliki kebijakan Asian sudah ada keseluruhan masuk ke daerah tersebut bebas visa namun PNG yang akan melintas tentunya harus mengantongi Visa. Kebijakan Presiden pembebasan 169 Negara masuk Indonesia seharusnya menjadi sebuah peluang baru bagi Pemerintaj daerah untuk menyiapkan Ruang agar membuka pariwisata dengan promosi yang masif untuk mendatangkan wisatawan dari luar.
Ditambahkan Kadiv Imigrasi, Ian Fidianto Markos, dengan Kepemimpinan Dirjen yang baru dengan 6 Fokus kegiatan yang harus dilakukan untuk menggerakan kinerja Jajaran Keimigrasian Kemenkumham RI.
Dijelaskannya, dilantiknya Dirjen baru dengan kerja baru berupa kecepatan dan ketepatan dengan program baru, ada 3 point, pertama, Pelayanan, kedua, Percepatan (Imigrasi lakukan percepatan berkaitan dengan kemudahan pembayaran yg selama ini menjadi hambatan) Permohonan e-Voa bagi 92 Negara melakukan Pembayaran diawal. Penyederhanaan birokrasi dengan kemudahan persetujuan cukup Kantor Imigrasi memberikan layanan dan keputusan dengan membutuhkan kinerja yang lebih cepat utamanya investor di Indonesia. Ketiga, Digitalisasi (Imigrasi telah lakukan transformasi layanan digital, ke depan akan dirampungkan 1 Aplikasi untuk semua layanan Keimigrasian).
Berkaitan dengan Golden Visa, Ian Markos menjelaskan masih dilakukan pembahasan karena tidak hanya pada 1 Kanim, namun kemudahan yang diberikan ini akan menambah investasi asing ke Indonesia. Sementara ini Golden Visa masih dalam pembahasan, dengan meneropong Papua yang memiliki daya tarik tersendiri bagi Investor asing, nah Pemda harus jeli melihat peluang ini dengan memenagkan tiket emas dengan kehadiran investor dapat memperoleh kesempatan kerja lebih banyak.
Sementara itu, dari sisi Sinergitas dan kerja sama, Kakanwil menjelaskan dari 7 Pos Lintas Batas dengan kewenangan Keimigrasian menjaga mobilitas keluar masuk WNA melalui pos lintas batas dan kerja sama dengan TNI dan POLRI yang tergabung dalam Timpora atau Tim pengawasan orang asing. Sinergitas menjadi kunci utama jajaran keimigrasian bekerja dengan melakukan pengembangan sistem untuk memperoleh data akurat dan memberikan sebuah percepatan kinerja dalam rangka pengawasan dan pelayanan Keimigrasian.
Genyem : Buka akses, tentu Imigrasi siap selalu memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan. Bentuk layanan ini dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan dibuka akses untuk itu. Tantangan kita yang harus dilakukan, untuk membuka layanan secara prinsip kepada OAP sejak 2017 Menteri Hukum dan HAM memberikan kuota 5 orang khusus untuk OAP bagi Kanwil Papua dan Papua Barat sesuai telaahan yang dibuat.
Pada penghujung Dialog sebagai penutup Kakanwil mengatakan tantangan Imigrasi cukup berat ditengah dunia yang semakin menglobal. Sinergitas menjadi kata kunci dan bekerja sama dengan semua pihak dan siap memberikan pelayanan terbaik.
