Majalengka, NAWACITAPOST.COM – Penyesuaian harga BBM bersubsidi tak bisa lagi terelakan setelah harga Indonesian Crude Price (ICP) terus konsisten di level yang tinggi, ketambahan juga dengan pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.
Baca Juga : Kenaikan Harga BBM Siang Bolong, Ini Catatan Anggota DPR RI
Dalam hitung-hitungan Sri Mulyani, APBN bisa jebol hingga Rp 605 triliun untuk subsidi BBM dan kompensasi energi bila harga BBM terus ditahan hingga akhir tahun nanti di level harga sebelumnya.
Kenaikan harga Solar dan Pertalite ini pun dianggap makin menambah beban masyarakat yang baru saja keluar dari krisis Covid-19. Oleh sebabnya, Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyatakan bahwa sejumlah instrumen bantuan sosial harus segera dikucurkan pemerintah sebagai bantalan sosial meredam dampak ekonomi yang ditimbulkan.
"Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Sosial kemarin di Bogor, sejumlah evaluasi pun ia sampaikan, termasuk juga memastikan pendistribusian bansos yang akan dikucurkan kepada kelompok penerima harus tepat sasaran," ujar Maman Imanulhaq dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (03/09/2022).
"Catatan lainnya, saat rapat RKAKL 2022-2023 tersebut, anggaran triliunan rupiah yang dikeluarkan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM itu harus bisa membuat masyarakat lebih berdaya. Jangan hanya, bantuan tunai itu cukup pada fungsi untuk menjaga daya beli saja," ungkapnya.
Anggota DPR RI Komisi 8 itupun menilai, Kementerian Sosial harus memiliki skema bantuan sosial yang mampu meredam atas naiknya harga BBM bersubsidi yang berdampak terhadap harga bahan pokok lainnya.
"Ada skema bansos yang menjadi shock absorber untuk menjaga guncangan ekonomi terhadap masyarakat miskin agar bisa teredam. Kebijakan ini menurut saya adalah langkah tepat untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah yang tergerus akibat inflasi. Namun catatan lain adalah bantuan sosial juga harus bermanfaat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah," tuturnya.
Pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi ini pun menjelaskan, saat ini setidaknya pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 24,17 triliun yang diambil dari pengalihan subsidi energi yang akan dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dana tersebut, kata Kiai Maman, kemudian dipecah untuk 2 kelompok penerima manfaat. Khusus penyaluran BLT, Rp 12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok penerima. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 600 ribu ini diberikan secara dua tahap per September ini.
Pemerintah juga akan memberikan bantuan bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Adapun bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp 600 ribu dengan target penerima mencapai Rp 16 juta orang.
Tentu seperti yang sudah-sudah, imbuh Kiai Maman, kenaikan BBM ini dikhawatirkan juga akan mengerek jumlah masyarakat miskin. Apalagi jumlah kelompok menengah yang rentan terhadap garis kemiskinan di Indonesia mencapai 115 juta.
"Maka yang perlu dijaga juga adalah faktor-faktor lain di luar dampak kenaikan harga BBM seperti sektor pertanian ataupun sektor peternakan. Jangan sampai sektor ini menambah kontribusi terhadap inflasi yang akan memperparah dampak kenaikan harga BBM," tandasnya.
