Surabaya NAWACITAPOST - Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono merasa prihatin dan jengkel melihat unsur-unsur di Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa melihat apa yang telah dijanjikan dan disampaikan oleh walikota dan wakil walikota wakil walikota Surabaya.

"Walikota dan Wakil Walikota jelas menyampaikan bahwa warga yang ber-KK atau KTP Surabaya dapat berobat gratis di seluruh Rumah sakit di Kota Surabaya, " Ungkap Baktiono kepada media, usai mendengar aduan penolakan pasien yang dilakukan oleh RSUD Dr. Muhammad Soewandhi, Senin 29 Agustus 2022.

"Baik rumah sakitnya Pemerintah Kota Surabaya, seperti RSUD Dr. Muhammad Soewandhie, RS Bhakti Dharma Husada dan seluruh Puskesmas maupun rumah sakit rumah sakit milik Provinsi Jawa Timur atau Rumah Sakit nasional, Rumah Sakit Unair dan Rumah Sakit TNI Polri serta Rumah Sakit Umum swasta lainnya, " Tegasnya.

"Kan mudah, ini program yang sangat baik, mulai dari visi misi sampai jadi Walikota dan ditetapkan dalam lembaran daerah dan lembaran negara, kata Baktiono.

Untuk rumah sakit pemerintah kota, Politisi PDI Perjuangan ini mengaku sering mendapat laporan penolakan karena persyaratan administrasi, diantaranya karena BPJS atau Kartu Indonesia Sehat non aktif.

"Harusnya tidak ditolak, tetap dilayani karena yang aktif mengaktifkan adalah Pemerintah kota," jelasnya.

Berikutnya, masih Baktiono, terkait janji visi dan misi, penolakan juga dilakukan untuk warga yang menunggak BPJS Kesehatan Mandiri. Menubggak atau tidak bisa membayar berarti mereka adalah warga yang tidak mampu dan wajib tetap dilayani dan bisa berobat.

Dengan demikian, lanjutnya, semua pembiayaannya akan ditanggung pemerintah kota melalui program pemberian bantuan iuran. "Tapi ini juga masih banyak ditolak," katanya.

Baktiono menceritakan, kemarin ada kejadian anak-anak yang jatuh saat bermain bola dan menagalami patah tulang.

"Dibawa ke RSUD Soewandhie ditolak, ke RS Unair ditolak, dan balek ke Soewandhie ditolak lagi. Betapa menderitanya anak itu tadi," ungkapnya.

Pertanyaannya, apakah dokternya tidak mengerti, atau bahkan Direktur yang bertanggung jawab penuh ini tidak bisa memimpin organisasi yang ada di RSUD dr. Soewandhie.

Sebenarnya, masih Baktiono, memimpin Rumah sakit milik Pemkot Surabaya ini sudah enak. Mulai dari bangunan, DPRD sudah menyetujui dibangun secara sangat baik. Begitu juga alat alat kesehatan, sudah diberi anggaran pembelian alkes yang bagus.

Bahkan, seluruh personil yang ada, mulai dokter, dokter spesialis, perawat hingga tenaga kerja lainnya sudah diberi anggaran.

"Kurang enak apa?" tanyanya.

Permintaannya hanya satu, agar bisa melayani masyarakat dengan baik, dan jangan ada penolakan.

Contoh lagi, saat Covid, Walikota Tri Risma juga membangun tepatnya didepan RS. Soewandhie yang pastinya berbiaya besar.

"Kalau alasan tidak ada kamar ini aneh, bangunan dibelakang yang tujuh tingkat itu bukan untuk gagah-gagahan atau pameran, tapi untuk memberi pelayanan kepada warga kota Surabaya dengan maksimal dan sebaik-baiknya," akunya.

"Buktinya, kemarin saya paksa ternyata bisa dilayani. Ini artinya, para direktur sampai pelayan kesehatan terutama dokter dokternya lupa akan sumpah dan janji jabatannya sebagai dokter," katanya.

"Ingat apa yang disampaikan Hipokrates sebagai bapak kedokteran dunia, pegang itu!" seru Baktiono anggota DPRD 5 Periode.

Sementara dihubungi melalui WhatsApp nya, Direktur utama RSUD Dr. Soewandhie, dr. Billy Daniel Messakh menjelaskan kronologisnya bahwa saat pertama datang, pasien an. Dedy Agus Setiawan yang menderita patah tulang bersama ayahnya, Pak Saim warga Wonorejo Indah Timur 7/68, datang ke IGD RS Soewandhie untuk berobat dan sudah dilayani.

"Sudah dilayani sesuai prosedur, berhubung tidak ada ketersediaan kamar, maka ybs dan keluarga kita anjurkan untuk menunggu," ungkap nya.

Namun menurut informasi petugas yang ada, si Pasien tidak mau menunggu dan memilih meninggalkan IGD Rumah sakit (RSUD Dr. Soewandhie).

Billy mengakui, dirinya telah dihubungi untuk bisa membantu pasien yang bersangkutan, dan itu sudah dilaksanakan tetap dengan prosedur yang ada.

"Seringkali, ketersediaan kamar memang menjadi kendala pelayanan terhadap warga," ungkapnya.

Masih kata Billy, para dokter di RSUD Soewandhie sudah menerapkan prosedur Sesuai konsep internasional.

"Dokter di Triage IGD akan melayani pasien sesuai tingkat kegawatanya. Bukan antrian siapa yang datang duluan," jelasnya.

"Akan keluar triage hijau, merah dan kuning sesuai dengan tingkat kegawatan pasien," aku Billy.

Di Soewandhie, lanjutnya, pasien datang akan langsung ditriage, tanpa melihat administrasi. Setelah triage, kalau hijau akan di tawarkan ke poli atau tetap di IGD tanpa bayar, karena tidak bisa di klaim ke BPJS.

Dan setiap kali pasien stabil harus ngamar. Tetapi jika kamar penuh kita wajib menawarkan kepada untuk dirujuk atau menunggu di IGD.

"Ini pilihan si pasien, kalau dia mau tetap di Soewandhie maka akan di beritahukan masuk indenan (antrian) ke berapa," tukasnya. (BNW)