Surabaya NAWACITAPOST - Masyarakat rusun Menanggal mengaku banyak menelan kekecewaan terhadap pelayanan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Mereka merasa seolah-olah dianak tirikan.

" Kami ini warga Surabaya atau bukan sih, " ujar salah satu RT, saat gelaran Reses Dyah Katarina di Balai RW05 Dukuh Menanggal Surabaya, Senin 16 Mei 2022 malam.

Pemkot, menurut mereka sangat sulit diakses. Terutama jika terkait masalah realisasi musrenbang atau Musbangkel dan Data penerima Bantuan untuk warga rumah susun.

"Selama ini kita hanya dipimpong, sedang setiap bulan disuruh tanda tangan hasil musyawarah, tanpa kita dilibatkan kegiatannya, saya orang pertama yang tidak mau tanda tangan," tegasnya.

" Sepertinya, selama ini kita RT RW hanya dibuat legalisasi pejabat diatas, kalau memang seperti itu, kita mundur juga gak apa apa," serunya.

Tugas berat para Kader Surabaya Sehat juga menjadi topik menarik reses kemarin. Salah satu kader setempat mengungkapkan bahwa 15 poin tugas yang diberikan oleh Dinas kesehatan dirasa ndak mungkin berjalan dengan maksimal.

" Kita ini hanya membantu bukan pegawainya Pemkot. Tapi kerjanya ngalah-ngalahi Pemkot? Gimana? Kalau dibandingkan tenaga Outsorsing, mungkin tugas kader lebih berat," keluhnya kepada Dyah Katarina bersama tim.

Semisal, tugas rutin melakukan pemeriksaan ke sekitar 200KK se-wilayah RW setiap Bulannya. "Pemeriksaan kesehatan kepada 200 KK, kadernya ada 3 apakah bisa? Kadang alatnya nggak ada, berarti pake sistim kira-kira, apakah hasilnya maksimal?" cetusnya.

Belum lagi masalah pelaporannya yang menggunakan teknologi tapi kader disuruh usaha sendiri untuk mempunyai HP Pintar.

"Surabaya memang hebat, tanpa dibayar pun kader sudah bisa berjalan. Tapi kalau bebannya terlalu berat, kita ini masih punya keluarga yang harus diurus," katanya melandai.

"Pesan kami kepada Pemkot, untuk pembuatan sistem tolong diserahkan kepada yang pernah dilapangan, jangan orang-orang muda yang hanya bisa teknis, tapi nol pengalaman di lapangan," tandas kader.

Seringnya menjadi bahan tabrakan warga, RT RW setempat juga mengeluh masalah data penerima bantuan.

"Setiap kali update data, e.. yang keluar itu lagi itu lagi. Jadi malu sama warga, dikira kita pilih kasih," kata pak RT.

Usulannya, pendataan atau survey seharusnya dilakukan langsung oleh Dinsos kepada warga. Ini sekaligus mengurangi bantuan tidak tepat sasaran dan pandangan tidak enak warga terhadap pengurus kampung.

Kemudian, warga juga mencermati terkait beberapa pelatihan kerja atau usaha yang dilakukan oleh Pemkot. Warga dukuh Menanggal banyak yang menganggap hal ini sia-sia belaka, dan hanya menghamburkan uang.

"Kami melihat, dalam mencari peserta aja instruksi dari kelurahan selalu mendadak, sehingga di lapangan terjadi asal comot dan tidak tepat sasaran. Dan kebanyakan, akhirnya kader lagi yang disuruh ikut pelatihan," katanya.

"Lucunya lagi, para pedagang sayuran disuruh ikut pelatihan membatik. Ketika ditanya setelah pelatihan mau gimana, mereka menjawab mau jualan sayur lagi. Ini jadinya tidak bermanfaat," celoteh seorang warga.

Selain hal-hal diatas, Dyah Katarina selaku anggota Komisi D DPRD Surabaya bidang Kesra juga mendapat banyak masukan di resesnya saat itu.

Termasuk masalah Insentif guru TPQ yang ber-KTP luar Surabaya, masalah Posyandu Lansia yang dua tahun ini dihentikan, masalah air bersih PDAM, ketersediaan Ambulans, dan lain lain.

Terkait semua persoalan diatas, DK sapaan Dyah Katarina menyampaikan tupoksinya sebagai perwakilan rakyat yang tugasnya adalah menyampaikan semua kondisi yang ada di masyarakat kepada Pemerintah.

"Saya senang bila warga berani bicara, karena bagaimanapun kerasnya, ini adalah bentuk turut sertanya masyarakat dalam membangun kota Surabaya," ujarnya.

Istri mantan Walikota Surabaya Bambang DH ini berjanji akan mengawal dan memperjuangkan semua informasi yang telah diterimanya.

"Catat nomer saya, apabila ada yang mempersulit pelayanan kepada warga, saya pastikan akan menyentilnya," tandas politisi PDI Perjuangan ini. (BNW)