NAWACITAPOST.COM – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan Baznas Surabaya agar bantuan sosial yang disalurkan tidak tumpang tindih.
“Bantuan harus tepat sasaran. Jangan sampai ada program dengan jenis yang sama tapi dibiayai dari dua sumber berbeda, baik dari APBD maupun Baznas,” ujarnya usai rapat koordinasi di DPRD Surabaya, Senin (6/10/2025).
Menurut Akmarawita, koordinasi ini dilakukan untuk memetakan jenis bantuan yang sering diajukan melalui Baznas oleh dinas-dinas terkait. “Kegiatan yang dananya dari APBD ya tetap dari APBD. Baznas juga punya alokasi sendiri. Kami hanya ingin memastikan tidak ada duplikasi anggaran,” tegasnya.
Ia menyoroti persoalan penahanan ijazah siswa SMA swasta akibat tunggakan biaya sekolah. “Kasus seperti ini paling banyak di SMA swasta. Kami berharap Dinas Pendidikan Provinsi juga ikut berkoordinasi agar penyelesaiannya cepat,” katanya.
Akmarawita menyebut masalah ijazah sangat krusial karena menyangkut masa depan siswa. “Tanpa ijazah, mereka tidak bisa bekerja. Jadi solusinya harus jelas,” imbuhnya.
Selain pendidikan, Baznas juga menyalurkan bantuan di bidang kesehatan dan perumahan. Dari data Dinas Kesehatan, Baznas telah membangun sekitar 2.000 unit jamban sejak 2023 dari total kebutuhan 9.000 unit. “Sekarang Surabaya sudah bebas ODF, jadi fokus 2025 bukan lagi jamban, tapi rumah roboh dan BPJS Kesehatan kelas 3,” jelasnya.
Namun, Akmarawita mengungkap masih ada warga miskin yang terhapus dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). “Mereka tetap bisa dibantu asal verifikasinya jelas dan resmi. Jangan sampai warga miskin tidak tersentuh karena kendala administrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi dengan Baznas penting karena APBD Surabaya mengalami penurunan sekitar Rp700 miliar akibat penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Bantuan dari Baznas jadi penopang penting agar program sosial tetap berjalan,” ungkapnya.
“Kontribusi Baznas terhadap kesejahteraan warga sangat besar. Kami hanya ingin memastikan bantuan ini tersalurkan tepat guna dan berkelanjutan,” pungkas Akmarawita.
Ketua Baznas Surabaya, Moch Hamzah, menegaskan bahwa pihaknya tidak lagi memprioritaskan program penebusan ijazah pada 2025. “Bukan dihapus, tapi kami evaluasi. Banyak ijazah sudah ditebus pada 2024, sekarang kami arahkan ke program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS),” ujarnya.
Menurut Hamzah, perubahan fokus ini sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Baznas dan sinergi dengan program provinsi. “Kami ingin kesinambungan. Kalau tahun lalu bantu ijazah, tahun ini bantu kuliah agar mereka benar-benar naik kelas,” jelasnya.
Hamzah menambahkan, seluruh dana Baznas bersumber dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ASN Pemkot Surabaya. “Mayoritas berasal dari zakat ASN sekitar dua hingga dua setengah persen dari penghasilan mereka. Totalnya sekitar Rp36 miliar per tahun,” pungkasnya. ***
