“Jangan sampai pembangunan hanya berpusat di tengah kota. Infrastruktur di perkampungan juga harus menjadi perhatian. Kalau ini bisa diwujudkan, insya Allah infrastruktur Surabaya akan tertata secara paripurna,” tandasnya.
Achmad menilai bahwa keseriusan Pemkot dalam menggarap JLLB dan JLLT akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur Surabaya secara keseluruhan.
“visi misi telah disampaikan dan kini saatnya warga diberikan bukti atas keberpihakan tersebut. Dan JLLB–JLLT adalah buktinya,” pungkasnya.
Sekadar informasi dalam pidato penyampaian visi misi wali kota Surabaya Eri Cahyadi di dalam rapat paripurna yang divelar di gedung DPRD Surabaya pada Senin (03/03/2025) memaparkan tantangan pengelolaan fiskal di Kota Surabaya masih cukup kompleks.
Beberapa sektor strategis membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Misalnya, penanganan banjir yang mendominasi wilayah perkampungan membutuhkan dana hingga Rp9,6 triliun.
Sementara itu, alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, sebagai kebutuhan dasar masyarakat, masing-masing mencapai Rp2,5 triliun dan Rp2,7 triliun.
Pemkot juga mengalokasikan Rp1,4 triliun per tahun untuk honor para pelayan publik seperti RT, RW, guru ngaji, dan pengurus rumah ibadah.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan jalan kota dan kampung, termasuk proyek seperti JLLB dan JLLT, ditaksir memerlukan dana hingga Rp10,6 triliun.
Untuk program sosial, perbaikan 8.176 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) membutuhkan Rp286 miliar, sementara jaminan kesehatan semesta menyedot anggaran sekitar Rp450 miliar.
Tak hanya itu, untuk beasiswa bagi lebih dari 3.600 pelajar dan mahasiswa, dianggarkan Rp55 miliar, dan untuk penerangan jalan umum di 29.853 titik, Pemkot mengalokasikan Rp280 miliar.
Catatan penting, angka-angka tersebut belum termasuk kebutuhan anggaran untuk program pengembangan UMKM, balai RW, ketahanan pangan, serta sektor pariwisata, olahraga, dan kesenian. ***
