NAWACITAPOST.COM - Peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret menjadi momentum refleksi terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap transportasi publik yang aman dan nyaman. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan pentingnya kebijakan transportasi yang responsif gender agar perempuan dapat lebih leluasa dalam mobilitas sehari-hari.
"Selamat Hari Perempuan Internasional. Ini momentum bagi kita untuk terus bekerja menciptakan kota yang responsif gender, termasuk dalam sistem transportasi publik, ruang publik, fasilitas pejalan kaki, hingga tata kota yang lebih inklusif," ujar Eri kepada media, Sabtu (8/3/2025).
Eri menyoroti bahwa hambatan dalam mobilitas berdampak pada hilangnya peluang perempuan dalam mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan akses kesehatan. Menurutnya, perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak jika sistem transportasi publik tidak memadai.
Baca Juga: SCWI Tuding Pengembang Perumahan Langgar Aturan Air Bersih, DPRD Surabaya: Tunjukkan Ijinnya!
"Banyak riset menunjukkan bahwa sistem transportasi yang buruk membuat perempuan kehilangan kesempatan untuk bekerja, bersekolah, dan mengembangkan diri. Akibatnya, perempuan cenderung terpinggirkan dari pasar tenaga kerja atau dipaksa bekerja di area dekat rumah karena keterbatasan mobilitas," jelasnya.
Eri mengutip data McKinsey yang menyatakan bahwa jika perempuan memiliki akses yang sama dalam pasar tenaga kerja, ekonomi global bisa meningkat hingga 26 persen atau mencapai USD 28 triliun pada 2025.
Lebih lanjut, Eri menjelaskan bahwa pola mobilitas perempuan sering kali lebih kompleks dibanding laki-laki karena tuntutan multitugas dalam keseharian. "Perempuan harus mengantar anak ke sekolah, berbelanja kebutuhan rumah tangga, mengurus keluarga, dan bekerja. Ini menunjukkan pola mobilitas yang lebih panjang dan beragam," ujarnya.
Baca Juga: Serobot Lahan PSU, Proyek Perumahan Alana Dikecam Warga GSI!
Ketidaksesuaian sistem transportasi publik dengan kebutuhan ini, menurutnya, bisa menyebabkan perempuan tersingkir dari dunia kerja atau mengalami keterbatasan pilihan pekerjaan. "Jika transportasi publik tidak mendukung, perempuan semakin sulit untuk mengembangkan diri," imbuhnya.
Eri juga menyoroti aspek keamanan yang menjadi kekhawatiran utama perempuan dalam menggunakan transportasi publik. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2022, sebanyak 3.539 dari 4.236 responden perempuan mengaku pernah mengalami pelecehan di ruang publik, dan 23 persen insiden tersebut terjadi di transportasi umum.
"Pada Desember 2024 lalu, ada laporan dugaan pelecehan di salah satu transportasi publik Surabaya. Saya langsung berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dilakukan. Ini menegaskan bahwa kita harus terus bergerak bersama untuk menciptakan sistem pelaporan yang cepat dan menyediakan perlindungan hukum bagi korban," tegasnya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Berencana Berutang Rp5,6 Triliun, DPRD Ingatkan Realisasi Program
Sebagai solusi, Eri mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk mengadopsi kebijakan berbasis gender dalam pengelolaan transportasi publik. Ia mencontohkan beberapa kota dunia yang telah menerapkan pendekatan ini.
"Bogota, Kolombia, telah menerapkan program 'Me Muevo Seguro' atau 'I Move Safely' untuk memastikan perempuan merasa aman saat menggunakan transportasi umum. Sementara itu, di Brussels, Belgia, terdapat kebijakan peningkatan jumlah pekerja perempuan di sektor transportasi publik. Sejak 2015, jumlah karyawan perempuan di operator transportasi Brussels meningkat 30 persen, meskipun proporsinya masih lebih kecil dibanding laki-laki," paparnya.
