NAWACITAPOST.COM — Pengiriman paket dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam ke daerah lain di Indonesia kerap menimbulkan pertanyaan masyarakat terkait prosedur pemeriksaan Bea Cukai serta pengenaan bea masuk dan pajak.
Hal ini terjadi karena Batam memiliki status kepabeanan dan perpajakan khusus sebagai kawasan yang mendapat pembebasan bea masuk atas barang impor.
Namun, ketika barang asal luar negeri tersebut dikeluarkan menuju Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), seperti Jakarta atau Surabaya, barang dapat dikenakan bea masuk dan pajak sesuai jenis, asal, serta nilainya.
Ketentuan ini bertujuan memastikan barang yang sebelumnya memperoleh fasilitas di Kawasan Bebas memenuhi kewajiban ketika memasuki wilayah Indonesia lainnya, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2021 dan PMK Nomor 34/PMK.04/2021.
Pembagian Peran dan Manajemen Risiko Pemeriksaan
Dalam rantai pengiriman paket, terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas antara pengirim, ekspedisi, dan petugas Bea Cukai:
- Pengirim: Bertanggung jawab memberikan informasi yang benar mengenai jenis, jumlah, dan nilai barang serta memastikan pengemasan yang aman.
- Pihak Ekspedisi: Bertanggung jawab atas penanganan, keamanan, dan keutuhan paket, termasuk pembukaan, pengemasan kembali serta mendampingi pemeriksaan selaku kuasa pemilik barang saat pemeriksaan fisik oleh pihak Bea Cukai.
- Bea Cukai: Bertugas melakukan pelayanan, pemeriksaan fisik barang dan pengawasan kepabeanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Bea Cukai berwenang memeriksa barang kiriman untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen pemberitahuan.
Namun, tidak seluruh paket diperiksa secara fisik karena pengawasan menerapkan manajemen risiko dengan mempertimbangkan hasil pemindaian X-ray, pemeriksaan data pengiriman, serta informasi pengawasan lainnya, termasuk penggunaan anjing pelacak apabila diperlukan.
Pemeriksaan fisik dilakukan oleh petugas Bea Cukai dengan disaksikan petugas penyelenggara pos sesuai ketentuan. Pemeriksaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran, melainkan merupakan bagian dari pengawasan kepabeanan.
Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang, tanggung jawab ditentukan berdasarkan penyebab serta kesalahan atau kelalaian masing-masing pihak.
Aturan Tarif, Lartas, dan Fasilitas bagi UMKM
Mengenai besaran tarif, barang bernilai hingga 3,0 USD memperoleh pembebasan bea masuk, sedangkan barang di atas 3,0 USD hingga 1.500 USD umumnya dikenakan bea masuk 7,5 persen serta PPN sesuai ketentuan.
Namun, beberapa komoditas seperti tas, alas kaki, tekstil, dan kosmetik memiliki tarif khusus sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 4 Tahun 2025.
Selain itu, terdapat juga barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan (lartas). Kebijakan tarif dan lartas ini antara lain bertujuan melindungi masyarakat serta mendukung industri dalam negeri.
Perlakuan kepabeanan juga membedakan asal barang. Tidak seluruh barang dari Batam dikenakan bea masuk karena perlakuannya bergantung pada asal barang.
Bagi UMKM yang terdaftar di Disperindag Kota Batam dan memenuhi persyaratan, pengiriman produk hasil usahanya ke wilayah Indonesia lainnya dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui pemenuhan kewajiban PPN sesuai ketentuan.
Bea Cukai Batam juga memberikan asistensi kepabeanan bagi UMKM yang ingin menjangkau pasar internasional sebagai bentuk dukungan agar UMKM terus berkembang dan naik kelas.
Waspada Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pemberitahuan dan barang yang dikirim, Bea Cukai dapat melakukan konfirmasi serta meminta informasi maupun dokumen pendukung atas barang tersebut.
Masyarakat diimbau memberikan informasi yang benar dan mewaspadai penipuan berupa permintaan transfer ke rekening pribadi yang mengatasnamakan Bea Cukai.
Pembayaran resmi kewajiban kepabeanan dan perpajakan menggunakan kode billing penerimaan negara yang disetorkan ke kas negara.
Apabila menemukan indikasi penipuan atau pemerasan, masyarakat diminta segera menghubungi WhatsApp resmi Bea Cukai Batam di 0851-5814-8448 atau BRAVO Bea Cukai 1500225.
Dengan memahami mekanisme barang kiriman FTZ, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kewajibannya serta memahami proses pemeriksaan dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Bea Cukai Batam berkomitmen menghadirkan pelayanan yang transparan dan pengawasan yang optimal demi kelancaran arus barang serta perlindungan masyarakat.(Bazo)