NAWACITAPOST.COM — Dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia, kekosongan kekuasaan (vacuum of power) merupakan ancaman serius yang tidak boleh dibiarkan terjadi walau sedetik pun.
Konstitusi telah merancang benteng hukum yang kokoh untuk memastikan roda pemerintahan tetap berputar tanpa gangguan, sekalipun kursi Wakil Presiden (Wapres) mendadak kosong di tengah masa jabatan.
Penjelasan mengenai aturan main konstitusional tersebut mengemuka melalui unggahan akun Instagram resmi @yasonna.laoly milik Yasonna Laoly Anggota Komisi XIII DPR RI fraksi PDI Perjuangan pada Kamis (19/11/2026).
Dalam paparan tersebut ditegaskan bahwa seluruh prosedur pengisian jabatan Wapres telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), khususnya pada Pasal 8.
Dua Jalur Konstitusional Pengisian Kursi Wapres
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengisian jabatan Wapres terbagi ke dalam dua jalur utama sesuai situasi yang melatarbelakanginya.
Jalur pertama adalah Pemilihan Umum (Pemilu) reguler sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, di mana Wapres dipilih dalam satu pasangan bersama Presiden secara langsung oleh rakyat.
Jalur kedua adalah mekanisme pengisian kekosongan jabatan berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Jalur luar biasa ini dijalankan melalui mekanisme penunjukan atau pemilihan di dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila Wapres mengalami halangan tetap saat masa jabatannya masih berjalan.
Kondisi yang Memicu Mekanisme Pengisian Kekosongan
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wapres tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan hanya berlaku apabila terpenuhi kondisi tertentu sesuai amanat Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Kondisi tersebut mencakup situasi ketika Wapres meninggal dunia, berhenti atau mengundurkan diri dari jabatannya, maupun diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan (impeachment).
Selain ketiga kondisi tersebut, mekanisme ini juga berlaku apabila Wapres tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.
Contoh nyata dari kondisi ini adalah ketika Wapres mengalami sakit permanen sehingga tidak lagi mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya.
Batas Waktu 60 Hari dan Peran Strategis MPR
Ketika kursi Wapres resmi kosong di tengah masa jabatan, konstitusi menetapkan batas waktu yang ketat agar proses transisi berjalan cepat dan terukur.
Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah kursi Wapres kosong, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres yang baru.
Dalam tahapan pemilihan tersebut, Presiden memiliki peran mengajukan usulan resmi berupa 2 (dua) orang calon Wapres kepada MPR.
Selanjutnya, anggota MPR yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden tersebut melalui sidang paripurna MPR.
Skenario Darurat Jika Presiden dan Wapres Kosong Bersamaan
Ketatanegaraan Indonesia juga mengantisipasi skenario yang lebih genting, yakni ketika kursi Presiden dan Wapres kosong secara bersamaan.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pelaksana tugas kepresidenan sementara dalam kondisi demikian dipegang secara bersama-sama oleh tiga pejabat negara, yakni Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Langkah darurat ini dibatasi oleh tenggat waktu konstitusional yang tegas. Selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadinya kekosongan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Calon yang dipilih berasal dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya.
Secara keseluruhan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wapres memiliki karakteristik yang berbeda dibanding Pemilu reguler yang dipilih langsung oleh rakyat.
Melalui skema pengajuan dua nama calon oleh Presiden yang kemudian diputuskan dalam Sidang MPR maksimal 60 hari sejak jabatan kosong, negara memastikan kesinambungan kepemimpinan nasional tetap terjaga di bawah payung hukum konstitusi.(Redaksi)