NAWACITAPOST.COM — Polemik seputar keaslian dokumen akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali menemui babak baru yang sarat ketegangan setelah institusi penegak hukum mengambil sikap tegas.
Kepolisian Republik Indonesia secara resmi menyatakan penolakan terhadap permohonan uji forensik ulang atas ijazah fisik milik Joko Widodo yang diajukan oleh kubu Roy Suryo melalui tim penasihat hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Sikap penolakan ini didasarkan pada argumen bahwa serangkaian pemeriksaan forensik yang komprehensif sebelumnya telah tuntas dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.
Kendati demikian, gelombang perdebatan publik belum juga surut, memicu respons analitis dari berbagai kalangan pengamat politik nasional terhadap dinamika hukum yang terus bergulir di ruang peradilan.
Dramatisasi Opini Publik dan Pertarungan Narasi Politik
Menanggapi kemelut yang tak kunjung usai ini, Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menyampaikan pandangan kritisnya mengenai motif di balik desakan kubu Roy Suryo.
Menurutnya, langkah-langkah yang terus ditempuh oleh pihak pemohon tidak lagi murni berpijak pada koridor pembuktian hukum objektif, melainkan mengarah pada upaya sistematis untuk menggiring opini publik serta memelihara sentimen negatif terhadap mantan kepala negara tersebut.
"Pertama, kalau kita melihat apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan, ini menunjukkan suatu sisi yang memang ingin membangun opini liar yang dibuatkan oleh mereka dan memberikan sentimen kepada Pak Jokowi. Hasil uji forensik yang menyatakan ijazah tersebut asli seolah-olah dibuat sulit dipercaya. Mengapa? Karena pemeriksaan itu dilakukan pada saat Listyo Sigit Prabowo menjabat sebagai Kapolri," ujar Efriza dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Efriza menilai bahwa desakan untuk melakukan pemeriksaan ulang tersebut sangat kental dengan nuansa politis, di mana momentum persidangan kerap dimanfaatkan untuk mendegradasi kredibilitas institusi negara demi kepentingan kelompok tertentu.
Desakan Menghormati Integritas Institusi Kepolisian
Lebih lanjut, akademisi sekaligus Dosen Universitas Pamulang (UNPAM) tersebut menegaskan bahwa segala bentuk ketidakpuasan pihak pemohon seharusnya tidak serta-merta diwujudkan dengan meragukan profesionalisme dan integritas institusi kepolisian secara menyeluruh.
Ia mengingatkan bahwa institusi penegak hukum bekerja berdasarkan sistem, prosedur baku, serta pembuktian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Roy Suryo itu ketika sudah ditolak oleh polri, dia harus mengakui bahwa institusi polri walaupun dipimpin oleh Listyo Sigit Prabowo, tidak serta-merta secara institusi kemudian semua tindakan di dalam institusi itu adalah tindakan tidak terpuji, tindakan ilegal, atau tindakan yang tidak dapat dipercayai," tegasnya.
Efriza menyarankan agar seluruh rangkaian polemik ini dikembalikan sepenuhnya ke dalam ruang persidangan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, alih-alih memperkeruh situasi di ruang publik melalui spekulasi yang berpotensi mencederai objektivitas peradilan.
Proyeksi Sikap Majelis Hakim dan Implikasi Independensi Peradilan
Dalam pandangan lebih lanjut, Efriza memperingatkan bahwa apabila majelis hakim nantinya mengabulkan permintaan uji forensik ulang yang diajukan oleh kubu Roy Suryo, hal tersebut justru berisiko memicu preseden buruk serta melahirkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai independensi lembaga peradilan.
Keputusan semacam itu dikhawatirkan dapat dibaca publik sebagai bentuk tekanan eksternal terhadap wibawa hukum.
Oleh karena itu, ia meyakini bahwa majelis hakim akan bersikap cermat dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan sah yang telah dilakukan oleh Puslabfor Polri sebelum menjatuhkan ketetapan hukum.
Seluruh pihak, tanpa terkecuali Roy Suryo beserta tim penasihat hukumnya, diimbau untuk menunjukkan sikap negarawan dengan menghormati setiap keputusan resmi yang dikeluarkan oleh institusi negara.
"Itu adalah keputusan yang harus dihormati oleh Roy Suryo maupun dari para pengacaranya," pungkas Efriza menutup pandangannya.(Fifi Abdurahman)