NAWACITAPOST.COM — Sebuah rekaman video yang memperlihatkan sekelompok tahanan kasus narkoba tengah menikmati hidangan seafood di sebuah restoran mewah di Kota Medan mendadak menjadi perbincangan hangat dan menuai badai kecaman di berbagai platform media sosial.
Peristiwa yang sarat kontroversi ini langsung memantik reaksi keras dari publik, mengingat para tahanan tersebut tampak menyantap makanan dalam kondisi kedua tangan masih terborgol rapat serta mengenakan rompi tahanan berwarna oranye khas kepolisian.
Keberadaan para narapidana di ruang publik bersama aparat pengawal tidak hanya memancing keheranan, tetapi juga memicu gelombang kritik tajam terkait standar operasional prosedur (SOP) pengawalan tahanan yang dinilai telah dilanggar secara terang-terangan.
Konfirmasi Resmi dan Permintaan Maaf Polda Sumatera Utara
Menanggapi polemik yang kian memanas di tengah masyarakat, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara akhirnya angkat bicara untuk meluruskan duduk perkara serta meredam spekulasi liar yang beredar luas.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, secara terbuka membenarkan keaslian video viral yang menyeret institusinya tersebut. Ia menegaskan bahwa orang-orang yang tampak dalam rekaman video itu memang merupakan personel kepolisian jajarannya.
“Video viral yang beredar benar bahwa di dalam video tersebut adalah anggota kami,” ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan kepada awak media pada Selasa, 17 November 2026.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik, pihak Polda Sumut secara kesatria menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat luas akibat beredarnya video kontroversial tersebut
“Kami atas nama Polda Sumatera Utara menyampaikan permintaan maaf apabila masyarakat atau publik merasa tidak nyaman atas kejadian tersebut,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa tindakan tersebut sebenarnya dilandasi oleh pertimbangan nurani dan kemanusiaan semata, meskipun ia tidak menampik bahwa cara pandang masyarakat menilai kejadian ini dari sudut pandang etika institusi.
“Kami minta maaf kalau itu kurang etis karena itu kan kemanusiaan saja,” imbuhnya.
Dalih Alasan Kemanusiaan dan Perjalanan Panjang Menuju Asahan
Berdasarkan hasil penelusuran internal kepolisian, insiden tersebut bermula ketika para personel kepolisian dari Polres Asahan usai merampungkan agenda resmi berupa konferensi pers pengungkapan jaringan kasus narkotika berskala besar di Markas Polda Sumut pada Senin, 16 November 2026.
Dalam perjalanan panjang hendak kembali menuju Kabupaten Asahan dari Kota Medan, rombongan pengawal beserta para tahanan memutuskan singgah sejenak di sebuah rumah makan untuk mengisi perut setelah seharian beraktivitas.
“Sebenarnya anggota juga lapar. Tapi ya tahanan kan juga manusia, kita ajak makan tapi prosedur tetap (dilakukan), dia ditahan, diborgol,” jelas Ferry.
Kendati demikian, pihak kepolisian tidak menutup mata bahwa keputusan membawa tahanan berstatus khusus singgah ke restoran terbuka merupakan langkah yang kurang bijak dan berpotensi mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat.
Baca Juga: Palisade Hybrid Miliaran Rupiah Mogok Berulang Kali, Konsumen Pertanyakan Diagnosis Hyundai
Sanksi Tegas Menanti: Pemeriksaan Intensif oleh Bidang Propam
Menyikapi eskalasi kritik publik yang terus berdatangan, Polda Sumut tidak tinggal diam. Ferry menegaskan bahwa seluruh personel kepolisian yang terlibat dalam pengawalan dan pengambilan keputusan dalam video tersebut kini sedang menjalani pemeriksaan mendalam oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).
Langkah investigasi ini ditempuh guna menguak kronologi peristiwa secara utuh serta menguji ada atau tidaknya unsur pelanggaran disiplin maupun pelanggaran prosedur tetap (protap) kepolisian.
“Kami akan proses anggota kami bila terbukti melakukan pelanggaran dalam video tersebut,” tegasnya.
Polda Sumut berkomitmen untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam menangani kasus internal ini.
Sanksi tegas dipastikan bakal dijatuhkan apabila dalam proses pemeriksaan lanjutan terbukti ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau tindakan indisipliner oleh para personel yang bertugas.(***)