Prof. Ikrar menilai bahwa presiden lebih fokus pada pembangunan dinasti politiknya daripada memajukan demokrasi substantif di Indonesia.
"Demokrasi dipandang sebagai prosedur pemilihan umum untuk memilih caleg di berbagai tingkatan, capres, cawapres dan calon kepada daerah dari berbagai tingkatan," ujarnya.
Baca Juga: Kanwil Kumham Kaltim Laksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas 2024
Hal ini tercermin dari pandangan bahwa demokrasi hanya sebagai alat untuk memilih calon di berbagai tingkatan, tanpa memberikan perhatian serius terhadap esensi demokrasi.
Penggunaan kekuasaan presiden dalam menentukan arah pemilu 2024 menjadi isu krusial yang dibahas oleh Prof. Ikrar.
Ia mengecam penggunaan kekuasaan eksekutif kepada aparat TNI, Polri, ASN, dan Satpol PP untuk memenangkan pasangan calon yang didukungnya.
Penggunaan politik ketakutan untuk menekan lawan politik, termasuk petinggi partai politik, juga menjadi sorotan kritisnya.
Baca Juga: Cegah Gangguan Keamaan dan Ketertiban Rutan Balikpapan Gencar Laksanakan Deteksi Dini
Penggunaan kekuasaan presiden dalam mendukung kartel ekonomi untuk membiayai proyek politik dan memanipulasi ekonomi melalui bantuan sosial (bansos) adalah kritik lain yang disampaikan oleh Prof. Ikrar.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa hal ini mengakibatkan suara rakyat tidak lagi murni, melainkan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kebijakan yang tidak transparan.
Tidak ketinggalan, Prof. Ikrar menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan rekayasa hukum yang bertujuan melemahkan pasangan calon (Paslon) 1 dan Paslon 3, demi memenangkan Paslon 2 yang didukung oleh presiden.
Prof. Ikrar Nusa Bakti juga menyoroti upaya rekayasa hasil survei untuk menciptakan fenomena bandwagon menuju kemenangan dalam satu putaran sesuai dengan keinginan presiden.
Dengan kritik-kritik yang tajam tersebut, Prof. Ikrar Nusa Bakti menegaskan pentingnya menjaga integritas dan prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilu, serta mendesak untuk mewaspadai peran negatif dalam proses demokrasi di Indonesia.