Jakarta, NAWACITApost.com - Pengamat politik Nusantara Faigiziduhu Nduru menyoroti ramainya bursa calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang dipengaruhi oleh adanya praktik oligarki politik. Menurutnya, keterpilihan figur capres dan cawapres berdasarkan kedekatan dan kesukaan merupakan indikasi adanya praktik oligarki politik.

Kondisi ini tentunya merupakan preseden buruk bagi kepemimpinan nasional di periode berikutnya, khususnya terhadap keberlanjutan pembangunan nasional dan kredibiltas jalannya pemerintahan. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memilih pemimpin yang memiliki prestasi, serta berkinerja baik.

"Jangan sampai seorang pemimpin dipilih berdasarkan kedekatan dan kesukaan ketimbang prestasi dan kinerja baik yang diraih, serta karakter dan moral yang baik," kata Faigiziduhu, dalam sebuah diskusi publik bertema 'Suara Rakyat Dalam Oligarki Politik', dikutip Selasa (18/4/2023).

Ketua Umum Gepari, Kiai Yuri Alam menilai, munculnya fenomena pilihan partai politik yang selalu berseberangan dengan kehendak rakyat juga bisa diindikasikan adanya praktik oligarki politik. Dalam situasi ini, menurut Kiai Yuri, kepentingan partai politik lebih diutamakan ketimbang kepentingan rakyat banyak.

"Pemimpin pilihan rakyat seperti tersandera dan tidak menjadi pertimbangan para elite politik. Di sini terindikasi adanya praktik oligarki politik," kata Kiai Yuri.

Kiai Yuri melihat terobosan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk koalisi besar adalah upaya dalam mengetahui aspirasi masyarakat yang telah dirangkum oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi ini. Namun partisipasi publik dalam mempengaruhi pilihan para elite politik, juga sangat penting peranannya. Karena itu, Kiai Yuri berharap publik dapat memanfaatkan ruang-ruang komunikasi seoptimal mungkin untuk memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh elite politik dalam mengusung capresnya.