Surabaya NAWACITAPOST - Sambutan hangat terasa saat kedatangan Ajeng Wira Wati, anggota DPRD Surabaya di wilayah RT03 RW11 embong kaliasin, kecamatan Genteng Surabaya, Jumat 14 Oktober 2022, malam.
Turut hadir, Daryono ketua RT03 serta Sholeh wakil ketua RT01 RW11, sama-sama mengharap warga berani menyampaikan unek-uneknya dalam agenda reses dewan, seperti permasalahan bantuan MBR, PKH, BPJS, juga masalah sosial dan Pendidikan yang lain yang seringkali menimbulkan polemik di warga.
Selaku pengurus RT, keduanya juga mengaku kebingungan menyikapi keluhan warga yang minta didaftarkan sebagai penerima bantuan, sedangkan disisi pemerintah sangat lambat dalam menindak lanjuti pendaftaran.
-
Dalam reses sidang Keempat persidangan kesatu tahun anggaran 2022 tersebut, Ajeng Wira Wati memaparkan semua capaiannya selama duduk sebagai Wakil ketua Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi Sosial dan Pendidikan.
"Kami di Komisi D sudah bekerja bersama Pemerintah kota melalui dinas-dinasnya, merumuskan berbagai kebijakan sekaligus pembahasan anggaran yang akan dikeluarkan," ucap Ajeng yang saat ini ditunjuk sebagai ketua Pansus kerjasama sister city pengembangan UMKM bersama Kota Gaziantep, Turki.
Dibidang pendidikan, Ajeng mengaku ikut dalam pembahasan beasiswa untuk penghafal kitab suci, juga beasiswa perguruan tinggi yaitu 500 Ribu uang saku dan 750 Ribu biaya perkuliahan.
"Secara rutin kami juga membahas terkait progres Seragam untuk MBR di tingkat SD dan SMP, termasuk juga terkait PPDB SD dan SMP yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota Surabaya," ungkap Lulusan S2 PSDM Unair 2009 ini.
Terkait bidang kesehatan, anggota Dewan keibuan ini juga sudah ikut merumuskan penanganan stunting yang saat ini jumlahnya masih di kisaran 8rb anak, termasuk juga rumusan program 1000 MCK komunal di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
"Kami bersama dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata juga telah merancang program beasiswa dan bantuan seragam gratis untuk siswa/i SMA sederajat," papar Ajeng.
Selain itu, Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Surabaya sekaligus wakil bendahara DPD Gerindra Jawa Timur ini juga memberikan penjelasan terkait perbedaan antara penerima bantuan di data MBR dan DTKS.
"Data MBR atau Masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan Pemkot Surabaya sebagai acuan intervensi berbagai bidang bantuan untuk warga Surabaya. Baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, maupun pemberdayaan dan ketenagakerjaan," terang Ajeng.
Anggaran bantuan MBR dari APBD kota Surabaya, sementara untuk DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah dari kementrian sosial, yang anggarannya diambil dari APBN.
"Yang sering menjadi polemik adalah masalah DTKS. Banyak warga yang mampu atau bahkan sudah meninggal masih mendapat bantuan, sepertinya tidak pernah diupdate," ucap Ajeng disambut teriakan kekecewaan warga.
"Untuk mengefektifkan bantuan, kami sudah minta agar penerima bantuan MBR diberi tanda berupa stiker, sudah di acc tapi belum direalisasikan. Selain untuk memudahkan pendataan, stiker ini juga akan memberikan rasa malu kepada warga yang tidak berhak menerima bantuan," terangnya kembali.
Pada kesempatan itu, warga banyak mempertanyakan terkait sistem PPDB zonasi. "Kami keberatan sistem PPDB zonasi karena perbandingan siswa dengan sekolah tidak merata sehingga peluang untuk masuk negri warga disini sangat minim, khususnya untuk tingkat SMP dan SMA sederajat," ungkap salah seorang ibu.
Menyikapi hal ini, Ajeng berjanji akan tetap berkoordinasi dengan pihak terkait khususnya dengan Pemerintah. "Meski sudah berkali-kali kami rapatkan, tapi saat ini masih belum ada jalan keluar. Kami tak akan berhenti mendesak pemerintah kota, Provinsi sekaligus kementrian pendidikan untuk memberikan jalan keluar, terutama dalam hal penambahan sekolah," janji Ajeng.
Sementara itu, kehadiran BF Sutadi sebagai Narasumber memberikan harapan baru kepada warga.
Dengan selingan joke-joke nya, Sutadi menjelaskan keuntungan bagi warga saat gelaran reses Dewan.
"Reses anggota dewan banyak menguntungkan masyarakat. Karena dalam reses, masyarakat secara langsung dapat menyampaikan apapun keluhan kepada anggota dewan," ungkap dosen Administrasi Publik Universitas W.R Supratman ini.
"Dalam agenda reses, aspirasi warga akan dicatat dan disusun dalam Pokir, kemudian akan di rapat Paripurnakan bersama pemerintah untuk dijadikan rencana pembangunan kota kedepan," tandasnya. (BNW)
