Jakarta, NAWACITAPOST- Kantor Staf Kepresidenan meminta tidak ada lagi pungutan liar (pungli), perizinan yang berbelit-belit, dan pengaduan yang tidak ditanggapi dalam birokrasi pemerintah.

Kepala Stag Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyikapi kenaikan skor indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia oleh Bank Dunia.

“Upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan efektifitas pusat, khususnya di daerah,” kata Moeldoko, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, berdasarkan rilis Bank Dunia , skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia naik dari tahun sebelumnya, yakni 60,1 menjadi 65,3 dalam skala 100. Kenaikan skor itu sekaligus memperbaiki peringkat Indonesia, dari posisi 84 menjadi 73. Capaian ini adalah peningkatan tertinggi sejak 1996.

Indeks Efektivitas Pemerintah (Govermment Effectivennes index ) oleh Bank Dunia, adalah alat ukur efektivitas kinerja birokrasi di 214 negara di dunia. Paramenternya yaitu kualitas layanan public derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijkan, dan kredibilias pemerintah.

Moeldoko mengungkapkan, seusia arahan Presiden Jokowi pandemi harus mengubah cara kerja birokrasi lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi melalui refocusing anggaran, penyederhanaan kelembagaan, peningkatan kualotas layanan public, dan penguatan tata kelola system yang bisa menutup celah korupsi, akan terus dilakukannsecara konsisten dan berintegritas.

“Pemernintah sudah membuat berbagai langkah dengan OSS berbasis risiko dan penguatan kanal pngaduan LAPOR, dan implementasi Saber Publi. Semuanya harus bisa dimanfaatkan oleh public dengan optimal,” ujarnya.

Mantan Panglima TNI ini membeberkan bahwa pemerintah akan terus memperkuat implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama dengan KPK. Kemendagri, Bappenas, Kemen PAN/RB, dan Masyarakat Sipil, agar seluruh kebijakan yang mengarah pada penyederhanaan birokrasi dan penguatan system merit bisa dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah.

.
Kemudian, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, upaya reformasi birokrasi sampai saat ini masih menghadapi banyak tantangan baik internal maupun ekternal.

“Hambatan internal yang terjadi di antaranya, rendahnya komitmen pimpinan daerah, orientasi kerja birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pelayanan, serta masih adanya jual beli jabatan,” tegasnya.