Baca Juga : Gubernur Sumatera Barat Gagal Paham
Berkuasanya Mahyeldi menjadi orang nomor satu di bumi Rumah Gadang, ditengarai dan diduga ternoda oleh adanya temuan pihak Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda, terkait penangkapan lima orang yang menjalankan aksinya untuk meminta sumbangan berkop surat Bappeda, tentang penerbitan profil dan potensi provinsi Sumatera Barat ke berbagai pihak.
Terkait surat yang beredar diketahui memiliki bernomor 005/-/V/Bappeda-2021, Mei 2021, tentang penerbitan profil dan potensi provinsi Sumatera Barat. Dugaannya, surat itu ditandatangani Gubernur Mahyeldi dan ada stempelnya
Selain itu, juga tersebar beberapa surat dengan nomor dan tanggal yang jelas, salah satunya dengan nomor 005/3984/V/bappeda-2021, dengan tanggal 12 Mei 2021.
"Kelima orang ini mengakui bahwa surat itu adalah asli. Berasal dari gubernur dan orang kepercayaannya," kata Rico.
Rico mengatakan pemanggilan terhadap Mahyeldi yang juga Ketua DPW PKS dilakukan lantaran surat tersebut asli, berdasarkan keterangan lima orang peminta sumbangan. Kelima orang itu sempat ditangkap, dengan dugaan awal kasus penipuan yang mencatut nama Mahyeldi. Namun kelimanya sudah dibebaskan.
Kelima orang ini yakni D (46), DS (51), DM (36) yang berasal dari Jawa, serta MR (50) dan A (36) yang berasal dari Sulawesi, Makassar
"Pekan ini kita akan panggil para pihak terkait seperti Bappeda, Sekretariat Daerah dan pihak Gubernur," ujarnya.
Disampaikan Rico, kelima orang itu juga mengaku pernah menarik sumbangan serupa pada tahun 2016 dan 2018. Saat itu Mahyeldi masih menjabat sebagai Wali Kota Padang.
Sementara itu, Kepala biro Administrasi Pimpinan Gubernur Sumbar, Hefdi menyebut surat itu tidak memiliki nomor resmi, jadi belum bisa diketahui apakah itu asli atau tidak.
Jika dan dugaannya surat itu asli? Maka, Mahyeldi sebagai Gubernur Sumbar dan PKS telah memberi contoh buruk kepada pemilihnya dan rakyat Indonesia tentang berdemokrasi.
Sekedar catatan saja. Khusus Pilpres 2014 dan 2019. Jokowi hanya mendapat tempat di pemilih warga Sumbar dibawah 30 persen. Walaupun tak dipilih banyak, Presiden Jokowi tetap menjadikan Sumbar sebagai prioritas pembangunan Indonesia.
Sebelumnya itu, Ketua DPR Puan Maharani tentang Sumbar dukung negara pancasila. Mendapat serangan bertubi-tubi dari berbagai kalangan termasuk tokoh dan adat Sumbar. Bahkan, PKS berada digaris depan dalam soal pernyataan tersebut.
Seharusnya PKS juga berlaku sama, ketika adadugaan kadernya yang menyalahgunakan kekuasannya untuk kpeentingan pribadi yaitu dengan mencari sumbangan buat penerbitan bukunya. Tetapi suara PKS tak terdengar, mulut, mata dan telinganya tertutup rapat.
