Baca Juga : Era SBY : TVRI Dalam Cengkraman Khilafah?
TRIO ini begitu leluasa menyebarkan paham, aliran intoleren dan radikalisme di Indonesia. Dialog tak mau dua arah, satu arah diutamakan dan mau menangnya sendiri.
Konsesus nasional; Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI tak pernah menjadi sandaran utamanya. Kabarnya malah menolak konsesus nasional tersebut.
Perannya sangat dominan dimainkan trio ini, apalagi PKS menjadi menterinya. Segala urusan yang menyangkut kepentingan HTI dan FPI menjadi prioritas utamanya. Pundi-pundi pun menggunung kenyang dinikmati, pengikutnya hanya dijadikan alat teriak dan corong kelompok itu.
Ternyata zero enemy yang didengung-dengungkan dan menjadi slogan SBY, berupa kompromi dengan kelompok radikal. Artinya ada ranah atau wilayah yang negara (era SBY) sengaja dibiarkan dan seakan menutup mata akan gerakan-gerakan cenderung radikal. Mengakibatkan banyak proyek mangkrak dan terbengkalai tak jelas. Padahal dana APBN yang digelontorkan sangat banyak.
Menurut data yang disampaikan Mafud MD (anggota Pengarah BPIP) tahun 2019 ada sekitar 43 ormas berpaham radikal. Mafud menyebut jumlah kelompok radikal berdasarkan data dari BNPT, BIN, Kepolisian dan NU.
Namun jumlahnya semakin menyusut dan benar-benar zero enemy dilakukan Jokowi tanpa kompromi. Yaitu dilakukan akhir tahun 2020. Yang mana, FPI resmi dibubarkan, karena sudah bertentangan dengan kesejukan dan keharmonisan berbangsa dan bernegara.
