Jakarta, NAWACITAPOST - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi mengatakan bahwa persepsi publik terhadap DPR RI masih belum terlalu positif, apalagi jika dikaitkan dengan konteks pengesahan beberapa UU yang kontroversial antara lain revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Johan berpendapat bahwa kondisi ini terjadi karena ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja DPR RI terutama dalam kerja-kerja penyusunan undang-undang masih cukup terbatas.

Selanjutnya, Johan menambahkan dampak dari terbatasnya informasi akan menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat ke DPR RI relatif rendah apabila dibandingkan dengan lembaga lain.

Berdasarkan hasil survei pada tahun 2020 yang Johan kutip, menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR RI mencapai 52,6 persen, sementara skor yang diperoleh lembaga kepresidenan di atas 70 persen.

Johan Budi mengusulkan situasi itu dapat diatasi salah satunya dengan memanfaatkan Open Parliament Indonesia (OPI), wadah kolaborasi lembaga legislatif di Indonesia dengan non legislatif yang dibentuk pada 2018.

“Open Parliament ini medium paling bagus dalam rangka meluruskan kembali citra, persepsi DPR, anggota parlemen di mata publik,” kata Johan Budi.