Baca Juga : Prabowo Memasukkan Kader PKS-HTI-ISIS Di BUMN Pertahanan? Berbahaya
TERNYATA memang PKS punya maksud terselubung bertemu Gerindra. Minta pertolongan dan dukungan lewat Gerindra terkait usulan RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama. Usulan itu sudah dilesatkan PKS pada 2019. Namun, kandas dalam pembahasan sebelum tingkat pleno. Anehnya, RUU tersebut masuk kalender pembahasan prioritas dalam Program Legislasi Nasional, hal itu setelah nomenklaturnya diubah menjadi RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
Berbagai lobi terus dikebut PKS. Sebab, melalui RUU ini diharapkan suaranya pada 2024 bertahan atau malah naik. Pedoman pembahasan prioritas RUU, PKS minta dengan sangat agar Gerindra mendorongnya sampai tingkat paripurna. Sehingga bisa menjadi UU.
Jika, RUU ini menjadi UU, kental nuansa politik identitas. Pembiaran dan pembelaan kepada tokoh agama mayoritas yang melakukan penistaan agama ke agama minoritas akan menjadi pemandangan yang bisa disaksikan dengan telanjang, tanpa bisa disentuh dengan kekuatan hukum yang berlaku. Pasalnya, perlindungan tokoh agama yang menista agama akan bersandar pada RUU yang diusulkan PKS.
Memang, harapan utama PKS adalah golnya RUU menjadi UU, karena dengan begitu pembebasan Rizieq Shihab, Munarman dan sederet tokoh agama (ulama) akan berjalan mulus dan bisa leluasa bergerak memainkan politik identitas dengan jualan ayat dan mayat.
Padahal sejak politik identitas dimainkan PKS, FPI, HTI di Pilkada Jakarta 2017, kemudian berlanjut di Pilpres 2019. Polarisasi atau pembelahan rakyat kian terasa mengental. Walaupun lokomotif utamanya sudah bersatu sama Jokowi, tapi politik identitas akan terus dimainkan dan semakin giat sejak saat ini.
Sebab, pihak sebelah tak ada program kebangsaan membangun Indonesia secara Bhineka Tunggal Ika yang ber -NKRI, selain jualan dari ayat dan mayat.
Mereka tak peduli terjadi korban perpecahan. Baginya, kemenangan Pilpres adalah target utamanya.
