Namun, terkait sistem pemilu, tahapan, hingga persyaratan peserta, pihaknya masih menunggu kepastian revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas pemerintah bersama DPR RI.
"KPU merupakan lembaga pelaksana undang-undang. Apa pun yang nantinya menjadi ketentuan dalam undang-undang, itulah yang akan kami laksanakan. Untuk persoalan sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup, itu menjadi ranah pembentuk undang-undang," jelas Aang.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman verifikasi partai politik pada Pemilu 2024 harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi partai-partai yang tengah mempersiapkan diri menghadapi kontestasi berikutnya.
Sejumlah persyaratan penting perlu diperhatikan, mulai dari keterpenuhan kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, keberadaan kantor tetap, keanggotaan partai, hingga keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan.
"Jangan sampai ketika menyusun kepengurusan, jumlahnya sudah banyak, tetapi keterwakilan perempuan justru tidak memenuhi ketentuan. Hal-hal seperti ini harus dipersiapkan sejak awal, jangan menunggu mendekati tahapan verifikasi," pesannya.
Aang juga membuka ruang komunikasi bagi Partai Gema Bangsa melalui Liaison Officer (LO) yang nantinya ditunjuk DPW sebagai penghubung resmi dengan KPU Jatim.
Menurutnya, koordinasi sejak dini akan membantu partai politik memahami berbagai persyaratan administratif maupun teknis sehingga dapat meminimalkan persoalan ketika proses pendaftaran dan verifikasi berlangsung.
Ia memperkirakan persiapan verifikasi partai politik berpotensi mulai menjadi perhatian pada 2027, meskipun kepastian jadwal dan mekanismenya masih menunggu regulasi terbaru.
Menariknya, Aang menegaskan bahwa proses konsultasi dan koordinasi dengan KPU tidak dipungut biaya. Ia mengingatkan agar partai politik tidak memberikan imbalan atau pembayaran dalam bentuk apa pun terkait proses tersebut.
"Koordinasi dan konsultasi ini gratis. Tidak ada biaya pendaftaran maupun pungutan apa pun. Silakan berkomunikasi dengan KPU apabila ada hal yang perlu dikonsultasikan," tegasnya.
Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen membangun komunikasi berkelanjutan antara KPU Jatim dan DPW Partai Gema Bangsa. Bagi partai yang relatif baru, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan organisasi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kontestasi demokrasi 2029.
Di tengah proses penyusunan regulasi pemilu yang masih berjalan, kesiapan organisasi, kepatuhan terhadap aturan, serta konsolidasi hingga tingkat daerah menjadi pekerjaan penting yang harus dituntaskan sejak sekarang. ***
