Rabu, 11 November 2026

Partai Gema Bangsa Jatim Sambangi KPU, Jamal Alkatiri Klaim sudah Bentuk 38 Kabupaten/Kota

Photo Author
Elya Yuddy Irawan, Nawacita Post
- Rabu, 11 November 2026 | 17:54 WIB

 

SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2029, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gema Bangsa Jawa Timur mulai memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan penyelenggara pemilu. Salah satunya melalui audiensi dan silaturahmi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, Rabu (11/11/2026).

Rombongan DPW Partai Gema Bangsa Jatim dipimpin langsung Ketua DPW Jamal Abdullah Alkatiri, didampingi Sekretaris Rofik Poerbowo. Kedatangan mereka diterima Ketua KPU Jawa Timur, Aang Kunaefi.

Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkenalkan keberadaan Partai Gema Bangsa di Jawa Timur sekaligus membangun komunikasi sejak dini terkait persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029.

Dalam kesempatan itu, Jamal Abdullah Alkatiri menyampaikan rasa syukur karena akhirnya bisa bersilaturahmi langsung dengan jajaran KPU Jatim. Ia mengungkapkan, sebelumnya pihaknya telah menyampaikan surat permohonan audiensi, tetapi belum dapat memenuhi undangan karena masih menjalankan agenda kepartaian di Jakarta.

"Alhamdulillah, hari ini saya bisa hadir. Kami ingin memperkenalkan bahwa Partai Gema Bangsa sudah ada di Jawa Timur. Bahkan, meskipun baru berusia sekitar satu tahun, kepengurusan kami sudah terbentuk di 38 kabupaten/kota," ungkap Jamal.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut menjelaskan, Partai Gema Bangsa mengusung konsep desentralisasi dalam tata kelola organisasi. Melalui konsep tersebut, kewenangan pengambilan keputusan di daerah diberikan kepada struktur kepengurusan masing-masing wilayah sesuai tingkatan dan tanggung jawabnya.

Menurutnya, prinsip desentralisasi menjadi salah satu pembeda Partai Gema Bangsa dalam membangun organisasi politik. Daerah diberikan ruang untuk menentukan kebijakan dan langkah politiknya tanpa intervensi dari kepengurusan daerah lain.

"Partai ini mengedepankan desentralisasi. Kewenangan daerah diberikan sepenuhnya kepada daerah. Tidak boleh ada intervensi dari satu wilayah terhadap wilayah lainnya. Termasuk nantinya dalam menentukan calon kepala daerah, keputusan harus melibatkan dan menjadi kewenangan struktur daerah sesuai mekanisme partai," tegasnya.

Jamal juga menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan KPU Jatim. Ia berharap, apabila terdapat persoalan maupun aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dapat dikomunikasikan dan didiskusikan bersama.

"Kami ingin perjalanan partai ini berjalan baik. Karena itu, kami berharap bisa terus berkoordinasi dengan KPU. Kami juga meminta arahan mengenai persyaratan dan mekanisme agar Partai Gema Bangsa dapat memenuhi ketentuan sebagai peserta Pemilu 2029," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Partai Gema Bangsa Jatim, Rofik Poerbowo, menyoroti sejumlah hal terkait perubahan sistem dan mekanisme pemilu mendatang.

Ia mempertanyakan kemungkinan penerapan kembali sistem proporsional terbuka atau justru berubah menjadi proporsional tertutup. Menurutnya, kepastian mengenai sistem pemilu penting diketahui partai politik, khususnya partai baru, agar dapat mempersiapkan langkah organisasi sejak dini.

"Kami berharap ada sinergi antara penyelenggara pemilu dengan partai politik sebagai calon peserta pemilu. Kami juga ingin mendapatkan arahan terkait regulasi Pemilu 2029, terutama mengenai sistem proporsional terbuka atau tertutup yang sampai sekarang masih menjadi pembahasan," kata Rofik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Jawa Timur, Aang Kunaefi, menjelaskan bahwa secara konstitusional pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, Pemilu 2029 tetap menjadi agenda demokrasi berikutnya setelah Pemilu 2024.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Elya Yuddy Irawan

Tags

Terkini